Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Lampung Saat Hadiri Ikrar Komitmen Wujudkan Pemilu Demokratis di Polda Lampung | Lampungpro.co

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Sejumlah 18 pimpinan partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2024 di Lampung, berikar komitmen mewujudkan Pemilu 2024 yang demokratis, aman, tertib, dan damai di Mapolda Lampung, Rabu (24/5/2023).

Ikrar tersebut diinisiasi Kapolda Lampung, Irjen Helmy Santika, dengan dihadiri seluruh pimpinan partai politik, KPU, Bawaslu, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Lampung.

Mereka berikar sepakat melaksanakan setiap tahapan Pemilu 2024 secara santun, mendidik, bermartabat, dan penuh tanggung jawab demi demokrasi yang lebih baik bagi masyarakat.

Kemudian para partai politik akan mematuhi dan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengedepankan etika dan moralitas. Mereka juga sepakat menciptakan situasi yang kondusif, setiap tahapan pelaksanaan Pemilu 2024.

Kapolda Lampung, Irjen Helmy Santika mengatakan, pihaknya mengajak peserta, penyelenggara, dan pengawas Pemilu untuk menyamakan persepsi jalannya proses pesta demokrasi tahun 2024, harus bisa berjalan aman, tertib, lancar, serta demokratis.

"Pemilu 2019 terjadi polarisasi, karena terbagi dua kubu. Kami harap jangan sampai itu terulang kembali pada Pemilu 2024, kami harap Pemilu mencerminkan kedewasaan berdemokrasi Indonesia dan kebhinekaan," kata Irjen Helmy Santika.

Selain itu, Kapolda juga mengajak partai politik peserta Pemilu 2024 di Lampung agar tidak melakukan kampanye hitam dan ujaran kebencian.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Lampung, Iskardo P. Panggar turut mengapresiasi inisiasi Kapolda Lampung, atas ikrar dan silaturahmi bersama partai politik, untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang demokratis, aman, tertib, dan damai di Lampung.

"Pemilu ini milik bersama, termasuk aparatur pemerintah, jadi pelanggaran itu harus dicegah bersama-sama. Kalau pola kami di Bawaslu, lebih ke pencegahan dan penanganan," ujar Iskardo P. Panggar.

Untuk mewujudkan misi tersebut, Bawaslu sudah bekerjasama dengan 57 organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan organisasi kepemudaan (OKP), untuk terlibat dalam mencegah pelanggaran Pemilu.

Sebab menurut Iskardo, keberhasilan bagi Bawaslu itu, tidak adanya pelanggaran saat pelaksanaan Pemilu, termasuk netralitas ASN.

Selanjutnya Bawaslu juga terus memperkuat pengawasan partisipatif, dengan melibatkan banyak orang dan menyadarkan semua pihak, agar sadar dan tidak melanggar aturan. (***)

Editor : Febri Arianto