Sulpakar Saat Dilantik Gubernur Lampung Jadi Pj Bupati Mesuji | Lampungpro.co/Dok Kominfo

Lalu ada juga pelayanan publik meliputi kecepatan, kemudahan, transparansi, kualitas dan digitalisasi pelayanan publik Mall Pelayanan Publik (MPP). Kecepatan dengan maksud jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan publik atau waktu pelayanan, hingga kemudahan syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik.

Kemudian transparansi biaya atau tarif yang dikenakan penerima layanan dalam memperoleh pelayanan publik, kualitas hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan dan regulasi, digitalisasi tata kelola dan manajemen pelayanan publik berbasis elektronik atau teknologi informasi, serta SPBE terbaik di Lampung.

Pj Bupati Mesuji juga menerangkan pada kepatuhan kepada pemerintah pusat, alokasi anggaran untuk biaya pengawasan APIP dan penggunaannya, penyelarasan dokumen rencana pembangunan daerah dengan rencana tata ruang wilayah, penyusunan laporan penyelenggaraan daerah (LPPD), mengulas laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD), penyampaian LPPD, hingga mengulas rencana pembangunan daerah (RPD), kemudahan investasi, penyusunan RPJPD, serta penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

Dari sisi pangan, pembentukan dan efektifitas pelaksanaan tugas satgas pangan dan TPID alokasi anggaran untuk penanganan inflasi, pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, pelaksanaan langkah-langkah konkrit dalam penanganan inflasi, serta pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan ketersediaan bahan pokok, rapat teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

"Menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting dalam upaya penanganan inflasi daerah, perencanaan gerakan menanam, melaksanakan sidak ke pasar-pasar tradisional di Mesuji," ujar Sulpakar.

Sedangkan dari sisi kinerja aspek bidang pembangunan, menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik diantaranya ada nilai pelaksanaan reformasi birokrasi peningkatan predikat sakip, capaian MCP KPK Mesuji, rasio penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal, kebijakan pencegahan korupsi, alokasi anggaran untuk biaya pengawasan APIP dan penggunaannya, serta rasio tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat.