Rapat pandangan umum Fraksi DPRD Kota Metro, Selasa (5/7/2022). LAMPUNGPRO.CO/SUPRAYOGI

METRO (Lampungpro.co): Seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro mempertanyakan serapan anggaran yang tinggi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP). Namun tidak diimbangi dengan hasil pembangunan infrastruktur yang memadai.

Hal itu diungkapkan Ketua fraksi PKS, Yulianto, pada sidang paripurna pandangan umum fraksi terhadap penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, Selasa (5/7/2022) petang. Menurut Yulianto, kondisi berbagai infrastruktur seperti jalan, drainase, bangunan tak terawat, dan terbengkalai. Selain itu, capaian pendapatan asli daerah (PAD) juga rendah dan dinilai jauh dari harapan.

Mewakili enam fraksi lainnya, Yulianto membeberkan pandangan umum fraksi seluruh fraksi menyangkan serapan anggaran yang besar di DPUTR dan DPKP tidak diimbangi dengan hasil pembangunan infrastruktur yang memadai. "Padahal kalaudilihat realisasi belanja daerah Dinas PUTR misalnya, anggaran belanja terserap 89,54%. DPKP realisasi anggaran belanjanya 96,27%. Ada anggaran pemeliharaan jalan atau pekerjaan rutin dalam pemeliharaan jalan tapi masih jauh dari harapan," kata dia.

Tak hanya itu, DPRD juga mengevaluasi kinerja Wali Kota Metro, Wahdi Siradjudin, untuk memberikan atensi khusus kepada sejumlah dinas yang belum optimal menghasilkan produk pembangunan. "Sehingga tidak sedikit ruas jalan yang baru diperbaiki dengan metode patching atau tambal sulam, namun tidak lama kemudian kondisinya rusak lagi. Dinas terkait harus concern masalah ini, perbaikan jalan yang dilakukan secara berkala harus benar-benar memperhatikan aspek kualitas," kata dia.

Pada kesempatan itu, Yulianto, mengapresiasi kepedulian warga Kota Metro dalam gerakan moral Gotong-royong menimbun jalan rusak. Dia bahkan menyebut pemerintah Kota Metro beruntung memiliki masyarakat yang proaktif terhadap kritik pembangunan.