Geser ke atas
News Ekbis Sosok Halal Pelesir Olahraga Nasional Daerah Otomotif

Kanal

Jawab Aksi Mahasiswa, Ketua DPRD Lampung Tegaskan Pendidikan Jadi Prioritas Utama Pemerintah
Lampungpro.co, 23-Feb-2026

Febri 1591

Share

Ketua DPRD Lampung Saat Menerima Aspirasi Mahasiswa | Ist/Lampungpro.co

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar menegaskan, sebagian besar tuntutan yang disuarakan Aliansi Mahasiswa se-Lampung, sejatinya telah dijalankan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung sejak tahun lalu.

Pernyataan tersebut, disampaikan saat menerima aksi demonstrasi mahasiswa di Kantor DPRD Lampung pada Senin (23/2/2026).

Ahmad Giri Akbar mengatakan, sektor pendidikan menjadi fokus utama pembangunan daerah, di mana komitmen tersebut dibuktikan dengan adanya penambahan anggaran pendidikan sebesar Rp120 miliar dalam APBD terbaru.

"Prioritas pendidikan sudah dijalankan, buktinya ada penambahan anggaran Rp120 miliar, sehingga tidak ada lagi iuran bulanan maupun uang komite untuk SMA dan SMK," kata Ahmad Giri Akbar.

Menururnya, kebijakan penghapusan iuran komite tersebut, merupakan langkah konkret pemerintah dalam memastikan akses pendidikan menengah yang lebih inklusif, dan tidak menyusahkan orangtua siswa.

Terkait isu pembiayaan pendidikan dari sektor pajak, Giri meluruskan, skema anggaran tidak hanya bertumpu pada pajak progresif semata. Pemerintah daerah akan mengoptimalkan berbagai sumber pajak lain yang sah, dan dialokasikan untuk memperkuat sektor pendidikan.

Giri pun mengapresiasi sikap kritis mahasiswa, yang dinilai menjadi energi positif bagi pemerintah daerah untuk terus berbenah. Ia menyebut, dorongan publik khususnya dari kalangan mahasiswa, menjadi pemacu percepatan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung.

Soal kesejahteraan guru honorer, Giri mengakui, mayoritas guru SMA dan SMK telah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk kategori P2. Namun ia juga mengakui, saat ini masih terdapat persoalan pada jenjang tertentu seperti SMP.

Untuk itu, ia akan meminta Komisi V DPRD Lampung sebagai mitra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), agar melakukan pendataan menyeluruh terhadap guru honorer yang masih berada di bawah kewenangan provinsi. (***)

Editor : Febri Arianto

Berikan Komentar

Kopi Pahit

Artikel Lainnya

Copyright ©2024 lampungproco. All rights reserved