BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com) : Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung melakukan klarifikasi terkait kronologis terjadinya pemalsuan tandatangan surat undangan rapat dengar pendapat (RDP), dengan panitia seleksi (pansel) terbuka JPTM Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung, terhadap Wakil Ketua IV DPRD Johan Sulaiman.

"Saat surat undangan RDP itu keluar pada Selasa (9/10/2018) lalu. Saya berada di Jakarta untuk mendampingi peserta Lomba Kitab Kuning tingkat nasional," kata politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dalam sidang majelis kehormatan, Senin (15/10/2018).

Ia menjelaskan, bahwa ia tidak menandatangani surat undangan RDP ke Panitia Seleksi terbuka JPTM Sekprov Lampung. Menurutnya, proses pengajuan di Komisi I tidak lengkap dan terkesan ada muatan politik. "Menurut pengamatan saya tidak dirapatkan dulu kepada seluruh anggota. Lalu, tidak diteken keseluruhan pimpinan komisi. Kemudian saya bawa ke Rapim, putusannya untuk menunda RDP. Wajar surat tersebut tidak di tandatangani, karena tidak mengikuti tahapan yang sebenarnya," jelasnya.

Ketua BK DPRD Lampung Abdullah Fadri Auli mengatakan, sidang majelis kehormatan dewan ini digulirkan untuk menanyakan perihal surat RDP. Pada hari ini hanya satu yang dipanggil yakni, pengadu Johan Sulaiman. Tadi juga telah didengarkan dari pengadu secara rinci terkait aturan dan tahapan yang tidak dilakukan oleh komisi I dalam memanggil tim seleksi Sekprov.

"Tidak ada paraf persidangan, tidak ada paraf anggota komisi yang lainnya, dan tidak ada paraf dari sekwan. Oleh karena itu, Pak Johan tidak menandatangani dan yang keluar kemudian tandatangan palsu atau hasil scan. Karena timsel tidak berkaitan dengan komisi I, harusnya dibuat pansus terlebih dahulu, ini justru langsung memanggil timsel," kata Aab sapaan akrab politisi PAN tersebut.(**/PRO4)