Gubernur Lampung Saat RDP di Komisi II DPR RI | Lampungpro.co/Dok Kominfo

JAKARTA (Lampungpro.co): Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pengelolaan aset pemerintah daerah, BMD, dan Aset BUMD untuk optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) bersama Komisi II DPR RI, Selasa (15/9/2026).

​Gubernur Lampung secara lugas, menyampaikan dinamika sengketa agraria dan tata kelola pertanahan di Lampung, khususnya terkait Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan dan perambahan kawasan hutan register.

​Gubernur memaparkan, Lampung merupakan provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Pulau Sumatera dan memiliki populasi terbesar kedua, di mana hampir 70 persen penduduknya menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian. Kenaikan harga komoditas dalam beberapa waktu terakhir dinilai memicu peningkatan eskalasi konflik lahan di tengah masyarakat.

Gubernur turut merinci sejumlah kendala mendasar terkait HGU, mulai dari lahan HGU yang diserobot, HGU telantar yang tidak ditata, hingga konsesi yang masa berlakunya telah berakhir namun belum segera ditertibkan. Di sisi lain, pemerintah daerah belum diberi ruang wewenang maupun pembagian insentif ekonomi dari sektor tersebut.

Gubernur juga menyoroti nihilnya kontribusi PAD dari sektor perizinan HGU ke kas kabupaten/kota, yang membuat kepala daerah di tingkat tapak menghadapi beban dilematis, saat terjadi berbenturan antara kepentingan pemegang konsesi dan masyarakat.

​Selain HGU, Gubernur Mirza juga membeberkan realitas faktual di kawasan hutan register. Dari total 1 juta hektare kawasan hutan di Lampung, sekitar 500 ribu hektare telah mengalami alih fungsi menjadi permukiman padat penduduk yang dilengkapi sarana publik.

​Mengingat kondisi fisik di lapangan yang sudah berlangsung puluhan tahun dan sulit untuk direstorasi secara total, Gubernur meminta dukungan parlemen dan pemerintah pusat agar mempercepat skema regulasi penataan legalitas, termasuk melalui mekanisme perizinan atau pelepasan kawasan hutan.

​Rapat koordinasi ini, diharapkan dapat mendorong terbitnya kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat dan regulasi DPR RI, yang memberikan kewenangan serta porsi PAD proporsional bagi daerah, demi terciptanya kepastian hukum aset dan keadilan agraria di Lampung. (***)

Editor : Febri Arianto