METRO (Lampungpro.com): Kekuatan Islam tercerai berai karena berbagai faktor. Salah satunya, kebijakan pemerintah yang terkesan tidak adil pada warganya. Sumber-sumber ekonomi hanya terdistribusi pada sekelompok orang sehingga jurang pemisah kesejahteraan antara si kaya dan si miskin semakin dalam dan lebar.

Menurut Bambang, Muhammadiyah merupakan salah satu pelaku utama pembangunan. Partisipasi warga persyarikatan berdampak signifikan terhadap percepatan pembangunan. "Jika cara ini juga dilakukan lembaga lain, Indonesia akan menjadi negeri baldatun thoyyibatun wa robbun ghoffur," kata Bambang.

Pada sesi selanjutnyua, Yudianto mengatakan pembangunan tidak serta merta memberi kemakmuran dan kesejahteraan kepada rakyat. Berbagai fasilitas dan jalan mulus hanya dinikmati masyarakat perkotaan. Pembangunan hanya terkonsentrasi di pusat-pusat ekonomi berdasarkan nilai kebendaan tanpa memperhatikan desa dan masyarakat desa penyangga ekonomi.

Seiring kemajuan zaman, pembangunan harus diubah dengan tidak hanya menekankan pada fisik melainkan juga manusia. Era pendidikan mencetak pencari kerja harus ditinggalkan. Masyarakat harus dididik berpikir kreatif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Misalnya, berdagang tidak harus membuka gerai di depan rumah karena jual beli dapat dilakukan di dunia maya. "Mereka yang tidak kreatif pasti tertinggal kemajuan zaman," kata Yudianto.

Di sisi lain, Bangkit Utomo mengatakan pemerintah melalui UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Tahapan pembangunan daerah dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat desa/kelurahan hingga kecamatan. "Meskipun tidak semua kebutuhan masyarakat bisa diakomodir karena keterbatasan anggaran, masukan dari masyarakat akan menjadi prioritas," kata Bangkit Utomo. (PRO1)