METRO (Lampungpro.com): Kekuatan Islam tercerai berai karena berbagai faktor. Salah satunya, kebijakan pemerintah yang terkesan tidak adil pada warganya. Sumber-sumber ekonomi hanya terdistribusi pada sekelompok orang sehingga jurang pemisah kesejahteraan antara si kaya dan si miskin semakin dalam dan lebar.

Berbagai sumber daya alam dikuasai asing dan sekelompok warga negara yang keuntungan dari pengelolaan itu ditumpuk atau diinvestasikan di luar negeri sehingga tidak berdampak bagi publik. Pemerintah harus segera bertindakan jika tidak ingin keadaan ini lebih parah, kata Bambang Bambang Suhada, Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Metro, pada pengajian bulanan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Metro bertema 'Kedaulatan dan keadilan sosial yang dipertanyakan' di Gedung Dakwah PDM Kota Metro, Minggu (26/2/2017). Pembica lain diskusi tersebut Ir. Bangkit Haryo Utomo (Kepala Bappeda Metro), dan Dr. Yudianto, dosen IAIN Metro.

Menurut Bambang, Muhammadiyah merupakan salah satu pelaku utama pembangunan. Partisipasi warga persyarikatan berdampak signifikan terhadap percepatan pembangunan. "Jika cara ini juga dilakukan lembaga lain, Indonesia akan menjadi negeri baldatun thoyyibatun wa robbun ghoffur," kata Bambang.

Keserakahan manusia merupakan awal malapetaka ekonomi dan sosial dengan tumbuhnya kaum kapitalis dan feodal. Modal sosial berupa kearifa lokal seperti tradisi 'jimpitan' tergerus modernitas. Masyarakat cenderung hidup masing-masing dan tidak peduli lingkungan. Dinamika ini perlu direspon oleh Muhammadiyah dengan mengeluarkan pemikiran yang dapat menjadi jalan keluar seperti program keluarga sakinah oleh Aisyiyah Kalimantan Selatan yang diharapkan dapat menjadi gerakan Muhammadiyah," ujar Bambang.

Pada sesi selanjutnyua, Yudianto mengatakan pembangunan tidak serta merta memberi kemakmuran dan kesejahteraan kepada rakyat. Berbagai fasilitas dan jalan mulus hanya dinikmati masyarakat perkotaan. Pembangunan hanya terkonsentrasi di pusat-pusat ekonomi berdasarkan nilai kebendaan tanpa memperhatikan desa dan masyarakat desa penyangga ekonomi.

"Hakikat pembangunan dalam perspektif Islam tidak hanya membangun materil. Melainkan membangun unsur moral dan spiritual. Dengan manusia yang berkualitas, kehidupan manusia juga berkualitas meskipun tidak ditunjang ekonomi yang mencukupi. Fokus utama pembangunan adalah manusia berbasis lingkungan kultur. Jangan sampai masyarakat tercabut dari habitatnya sehingga kehilangan identitas sebagai anak bangsa. Tradisi gotong royong dan musyawarah harus tetap dipertahankan, kata Yudianto.

Seiring kemajuan zaman, pembangunan harus diubah dengan tidak hanya menekankan pada fisik melainkan juga manusia. Era pendidikan mencetak pencari kerja harus ditinggalkan. Masyarakat harus dididik berpikir kreatif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Misalnya, berdagang tidak harus membuka gerai di depan rumah karena jual beli dapat dilakukan di dunia maya. "Mereka yang tidak kreatif pasti tertinggal kemajuan zaman," kata Yudianto.

Di sisi lain, Bangkit Utomo mengatakan pemerintah melalui UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Tahapan pembangunan daerah dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat desa/kelurahan hingga kecamatan. "Meskipun tidak semua kebutuhan masyarakat bisa diakomodir karena keterbatasan anggaran, masukan dari masyarakat akan menjadi prioritas," kata Bangkit Utomo. (PRO1)