Rumah bersubsidi yang disalurkan Bank BTN di Perumahan Mutiara Puri Harmoni, Rajeg, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu (5/2/2023). SUARA.COM/WAWAN KURNIA

Manfaat bagi peserta yang tidak mengambil program Tapera juga minim. Peserta yang tidak mengambil rumah pertama akan dirugikan jika tingkat pengembalian tidak optimal. Huda menyarankan bahwa dana iuran Tapera lebih baik diinvestasikan sendiri oleh peserta untuk menghindari biaya peluang yang hilang.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) sepakat menolak aturan Tapera. Mereka mendesak pemerintah mengkaji ulang implementasinya. 

Mereka berharap pemerintah lebih mengoptimalkan dana BPJS Ketenagakerjaan untuk program MLT perumahan. Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban, juga meminta agar Pasal 7 diubah menjadi sukarela, karena Tapera tidak menjamin cukupnya upah buruh untuk mendapatkan rumah saat pensiun.

Terutama dengan sistem kerja kontrak yang fleksibel. KSBSI menganggap Tapera tidak mendesak dan menyarankan agar menabung di Tapera bersifat sukarela.

Psikolog klinis Veronica Adesla menjelaskan bahwa menabung lebih mudah bagi orang yang memiliki tujuan dan prioritas tertentu. Menabung bisa sulit jika tujuan tersebut bukan prioritas utama, dan hanya bisa dilakukan setelah kebutuhan pokok terpenuhi.

Menabung untuk hal-hal seperti rumah membutuhkan pertimbangan karena biayanya besar. Namun, orang yang sudah berkeinginan membeli rumah tidak akan mudah goyah meskipun ada atau tidaknya program Tapera. Veronica juga menyatakan bahwa wajar jika masyarakat memiliki banyak pertanyaan tentang manfaat dan penggunaan dana Tapera. (***)

Editor Amiruddin Sormin, Reporter: Lilis Varwati, Fajar Ramadhan, Dini Afrianti