HGU, Tanah, Lampung, Lampungpro.com, Info Lampung, Info Bandar Lampung, Info Terkini

JAKARTA (Lampungpro.com) : Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan penataan dan penertiban lahan terlantar seluas 400 hektare (ha) rampung pada 2019. Lahan terlantar mencakup lahan bersertifikat Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, yang tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya atau habis masa berlaku sertifikatnya.

Menteri ATR/ Kepala BPN Sofyan Djalil mengungkapkan, penertiban lahan terlantar itu merupakan bagian dari program reforma agraria. Dengan program ini, tanah terlantar akan didayagunakan untuk kepentingan masyarakat sebagai Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN).

"Tanah terlantar akan dibatalkan HGU, dan kemudian menjadi objek reforma agraria. HGU yang habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang dan tidak diurus akan dibagi (ke masyarakat)," ungkap dia.

Baru-baru ini, Kementerian ATR telah menertiban lahan HGU seluas 500 ha di Sulawesi Utara. Hingga kini progres penertiban masih minim. "Selain itu, beberapa puluh ribu bidang bekas HGU juga sudah (ditertibkan). Ada di Sukabumi dan di mana-mana," ujarnya.

Selain penertiban lahan terlantar, pemerintah juga terus melanjutkan program sertifikasi tanah rakyat. Tahun ini, Kementerian ATR menargetkan bisa menerbitkan 7 juta sertifikat dan akan meningkat menjadi 9 juta sertifikat pada 2019.

Sofyan mengklaim program sertifikasi ini telah berdampak positif bagi masyarakat. Dengan memiliki sertifikat lahan, masyarakat bisa mengakses kredit usaha rakyat di perbankan sehingga dapat menghindari pinjaman dari rentenir yang mematok bunga tinggi.(***/PRO4)