Komisi IV DPRD Lampung Saat Hearing Penggunaan Dana Inpres | Ist/Lampungpro.co

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Komisi IV DPRD Lampung, menggelar rapat dengar pendapat (RDP) atau hearing bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, untuk membaha Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2023 tentang percepatan peningkatan konektifitas jalan daerah, Selasa (1/8/2023).

Dalam Inpres tersebut, Lampung mendapatkan dana kurang lebih Rp800 miliar untuk perbaikan 17 ruas jalan di Lampung, yang pembangunannya sudah dimulai sejak 31 Juli 2023.

Rapat dipimpin langsung Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lampung Joko Santoso dan Sekretaris Komisi IV Kostiana itu, dihadiri Dinas Bina Marga Bina Konstruksi (BMBK), Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), ASDP, dan Dinas Perhubungan Lampung.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lampung, Joko Santoso mengatakan, pihaknya akan menjalankan fungsi pengawasan dalam pembangunan di Lampung, termasuk yang berkaitan dengan infrastruktur jalan, irigasi dan program-program kemasyarakatan.

"Kami harap apa yang dilakukan oleh stakeholder terkait ini, bisa dilakukan dan diselesaikan sesuai dengan tupoksinya," kata Joko Santoso.

Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Kostiana meminta agar dana Inpres digunakan dengan jelas, untuk penanganan jalan di Lampung.

"Penggunaan dananya harus jelas supaya pelaksanaan Inpresnya sesuai untuk dapat digunakan dalam penanganan jalan nasional dan provinsi," ujar Kostiana.

Disisi lain, Kepala BPJN Lampung, Susan Novelia menjelaskan, melalui dana Inpres tersebut 17 ruas jalan provinsi, 10 jalan kabupaten, dan tujuh ruas jalan provinsi yang diambil alih oleh BPJN Lampung.