JAKARTA (Lampungpro.com): Seluruh masyarakat Indonesia harus memiliki komitmen yang sama bahwa terorisme itu adalah extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) sehingga perlu penanganan serius. Termasuk melindungi anak-anak baik korban secara langsung atau pun tidak langsung.

Hal itu dikatakan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Niam Sholeh, di Jakarta, Selasa (21/2/2017). Menurut dia, salah satu hak anak adalah mendapat perlindungan dari terorisme, baik sebagai korban langsung maupun tak langsung. "Ini tanggung jawab seluruh pihak untuk memastikan pemenuhan hak ini," kata
dia.

Niam juga menjelaskan yang dimaksud sebagai korban langsung adalah anak menjadi korban aksi terorisme atau anak kehilangan hak pengasuhan serta kesempatan untuk mendapat hak kesehatan, pendidikan, dan sejenisnya akibat kejahatan terorisme.

Sedangkan sebagai korban tidak langsung, kata dia, anak terpapar ajaran radikalisme terorisme berbasis agama dari orangtua, lingkungan, maupun dari sumber lainnya termasuk media digital. Untuk mengantisipasi dua jenis korban ini, kata Niam, harus dilakukan langkah-langkah pencegahan dan penindakan terhadap pelaku terorisme.

Khusus penanganan pelaku terorisme dari kalangan anak-anak, menurut dia penanganan tidak diarahkan pada penghukuman, melainkan pada upaya pemulihan karena pada dasarnya mereka juga korban. Menurut Niam, untuk mencegah anak terpapar ajaran radikalisme terorisme perlu penguatan ketahanan keluarga serta membangun kesadaran kolektif orangtua untuk memastikan terpenuhinya hak dasar agama anak.

Selain itu, pada lembaga pendidikan milik pemerintah maupun swasta harus ada referensi terkait kualitas para pengajar, baik pendidikan agama atau umum. KPAI, kata dia, bersinergi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di dalam upaya mencegah paham terorisme menyasar anak-anak. (*/ANT/PRO2)