Pemprov Lampung dan KPK Saat Rakor | Lampungpro.co/Dok Kominfo

Menurutnya, peningkatan daya saing ekonomi daerah, termasuk sektor strategis seperti pertanian singkong, membutuhkan kebijakan berpihak pada rakyat harus ditingkatkan.

Pemerintah tidak boleh hanya menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar, namun negara juga harus hadir agar kebijakan yang dibuat berpihak pada kepentingan rakyat.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama, memaparkan capaian pencegahan korupsi melalui Monitoring Center for Prevention (MCP), Survei Penilaian Integritas (SPI), sertifikasi aset, dan integrasi SPDP.

MCP Pemerintah Provinsi (Pemprpv) Lampung pada 2025 tercatat di angka 80, lebih tinggi dari rata-rata MCP pemerintah daerah se-Lampung yang berada di angka 52 dan di atas rata-rata nasional sebesar 40.

Untuk SPI 2024, beberapa daerah di Lampung mencatat skor menengah-tinggi seperti Pringsewu 75,73, Metro 75,59, Tulang Bawang 72,24, Lampung Selatan 71,68, dan Pemprov Lampung 67,52.

Ujang juga menjelaskan delapan area fokus perbaikan tata kelola yang dilakukan KPK, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelayanan publik, optimalisasi pendapatan daerah, pengadaan barang/jasa, manajemen ASN, pengelolaan aset, hingga penguatan APIP.

KPK menutup kegiatan dengan ajakan untuk terus memperkuat sinergi demi mewujudkan pemerintahan bersih dan cita-cita Indonesia yang adil dan makmur. (***)