Rektor UIN Raden Intan Lampung Bersama Pimpinan Komisi VIII DPR RI | Lampungpro.co/Dok UIN

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dan UIN Jurai Siwo Lampung, untuk pengawasan fungsi anggaran di bidang agama yang berlangsung di Ruang Sidang Senat Lantai VIII Gedung Academic dan Research Center UIN Raden Intan Lampung, Kamis (25/09/2025).

Kegiatan tersebut, dibuka oleh Rektor UIN Raden Intan Lampung, Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag, PhD, yang memaparkan profil kampus sejak bertransformasi dari IAIN pada 2017, capaian selama 2022-2025, dan rencana pengembangan ke depan.

Saat ini, UIN Raden Intan Lampung memiliki delapan fakultas dan program pasca sarjana, serta tengah mempersiapkan pembukaan Fakultas Kedokteran.

Rektor juga memaparkan termasuk peningkatan kepercayaan publik dengan rata-rata lebih dari 20 ribu pendaftar setiap tahun, meskipun kuota mahasiswa baru hanya berkisar 4.000-4.500 orang.

Rektor Wan Jamaluddin juga menyampaikan tantangan UIN Raden Intan Lampung, terutama kebutuhan tambahan tenaga pendidik PNS dan PPPK, untuk mendukung prodi baru dan rencana fakultas kedokteran.

"Kami punya mimpi besar, sesuai visi terwujudnya UIN Raden Intan Lampung sebagai rujukan internasional dalam pengembangan ilmu keislaman integratif multi disipliner berwawasan lingkungan tahun 2035," kata Prof. Wan Jamaluddin.

Saat ini, ada 49 guru besar, jumlah terbanyak di antara PTKIN di Sumatera. Namun UIN Raden Intan Lampung masih membutuhkan tambahan tenaga pendidik, baik PNS maupun PPPK, apalagi seiring tumbuhnya prodi baru dan persiapan Fakultas Kedokteran.

Selain itu, isu beasiswa KIP Kuliah menjadi perhatian, di mana dari sekitar 4 ribu mahasiswa baru, banyak yang membutuhkan KIP. Tahun lalu kuotanya 750, namun tahun ini hanya 400, sehingga sangat berdampak bagi anak-anak.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Pikri mengungkapkan, kunjungan spesifik tersebut memiliki bobot setara dengan rapat DPR, hanya saja dipindahkan ke lokasi untuk fokus mendengar langsung persoalan di lapangan.

Abidin Pikri juga turut menyoroti kebutuhan dokter di Lampung yang masih jauh dari cukup. Ia menilai, rencana pendirian Fakultas Kedokteran di UIN Raden Intan Lampung masih sangat penting untuk menjawab kebutuhan tersebut.

"Sebagai provinsi penopang Sumatera dan Jawa, Lampung harus memiliki sumber daya manusia unggul. Pada layanan dasar kesehatan saja, dibutuhkan tujuh dokter di setiap Puskesmas, dan jumlahnya masih sangat kurang. Pendirian Fakultas Kedokteran ini patut didukung," ungkap Abidin Pikri.

Abidin mengaku memahami kondisi kebutuhan tenaga kesehatan karena pernah bertugas di Komisi IX DPR RI. Ia mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung yang telah menghibahkan lahan seluas 50 hektare untuk pembangunan fakultas tersebut.

DPR RI nantinya akan mendorong pembiayaan melalui SBSN atau APBN 2026, dan melakukan komunikasi intensif dengan Kementerian Agama. Ia berharap, tahun depan sudah dapat dilakukan penerimaan mahasiswa baru dengan memanfaatkan gedung yang ada, sambil menunggu izin dari Kemendiktisaintek.

DPR RI juga menyoroti adanya efisiensi anggaran, yang berdampak pada pendidikan dan meminta pihak kampus, agar aktif menyampaikan kebutuhan agar DPR dapat memperjuangkannya.

Abidin menegaskan, pendidikan tidak boleh menjadi objek efisiensi anggaran. Oleh karenanya, ia meminta persoalan penurunan kuota KIP Kuliah disuarakan dalam rapat pembahasan anggaran bersama mitra kerja.

"Dana 20 persen anggaran pendidikan salah satunya untuk KIP Kuliah. Kalau penerima di UIN turun, pertanyaannya apakah di tempat lain juga turun atau malah bertambah, ini harus dikaji karena pendidikan tidak boleh diefisiensi.

Dalam kesempatan itu, Rektor juga menyampaikan harapan tentang aturan pemberian kuasa pengangkatan dan pemberhentian PNS di Kementerian Agama. Menurutnya, aturan tersebut harus dapat mempercepat pengembangan kelembagaan, agar PTKIN memiliki daya saing hingga level internasional.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII meminta kajian resmi dari pihak kampus untuk menjadi bahan dalam pembahasan bersama Kementerian Agama. (***)

Editor : Febri Arianto