sakip, kemenpanrb, menpanrb, rapor akuntabilitas

Kegiatan ini� merupakan putaran ketiga, menyusul kegiatan serupa untuk wilayah I di Batam, dan� wilayah II di Nusa Dua, Bali. Selain penyerahan hasil evaluasi SAKIP, Kedeputian Refromasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RB Kunwas) Kementerian PANRB juga akan memberikan coaching clinic, Rabu (14/02).

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik (HKIP) Kementerian PANRB Herman Suryatman mengatakan, dalam kesempatan itu juga akan dilakukan sharing session dari Gubernur Provinsi D.I Yogyakarta, Bupati Banggai, dan Walikota Manado.

Dijelaskan, hasil evaluasi SAKIP putaran ketiga ini meliputi 163 pemerintah kabupaten/kota dan 12 pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi dimaksud meliputi DIY, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, serta Papua Barat.

Herman menambahkan, evaluasi SAKIP bukan dalam rangka mengkompetisikan instansi pemerintah, namun memetakan tingkat implementasi atas manajemen kinerja masing-masing instansi pemerintah. Karena itu, Kementerian PANRB juga memberikan rekomendasi mengenai hal-hal� yang perlu diperbaiki oleh setiap pemda sesuai dengan kondisi masing-masing.

Berdasarkan amanat Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP, Kementerian PANRB pada tahun 2017 telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap kabpuaten/kota yang sudah mengimplementasikan SAKIP.