Pemprov Riau menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai 19 Februari sampai 31 Mei 2018.

JAKARTA (Lampungpro.com): Pemprov Riau menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai 19 Februari sampai 31 Mei 2018. Status tersebut menyusul kebakaran lahan gambut di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Namun, api sama sekali tidak menyentuh lahan percontohan Badan Restorasi Gambut (BRG) yang terletak di Kecamatan Tebing Tinggi Timur. "Kabar lahan percontohan BRG di Kabupaten Meranti terbakar tidak benar," kata deputi III Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan BRG Myrna Asnawati Safitri.

Laporan terakhir dari fasilitator desa dan para mitra menyebutkan, lokasi percontohan BRG sama sekali tidak terbakar. Menurut Myrna, di 2017 BRG melakukan kegiatan intervensi di Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) Tebing Tinggi. BRG membangun 34 sekat kanal dan proyek percontohan tepat guna agar masyarakat mengatur tata kelola air serta pengembangan pilot project perikanan rawa. Semua itu dilakukan untuk mengedukasi masyarakat tentang cara memanfaatkan gambut tanpa membakar.

Ketua Kelompok Masyarakat Peduli Gambut (MPG) Desa Lukun, Kecamatan Tebing Tinggi Timur Amran mengatakan, lokasi kebakaran berada satu jam perjalanan menggunakan pompong menyusuri sungai. Areal terbakar berbatasan dengan lahan konsesi PT NSP.

"Lahan terbakar merupakan perkebunan sagu masyarakat dan sangat jauh dari jangkauan permukiman masyarakat. Sedangkan demplot pertanian kegiatan Desa Peduli Gambut dan demplot agroforestry kedeputian empat BRG berada di jalan poros Lukun-Sungai Tohor, sekitar satu kilometer dari permukiman," kata Amran.

Berkaitan dengan karhutla, BRG melakukan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Satgas Karhulta Provinsi. Yaitu untuk mendukung upaya reaksi cepat untuk mencegah kebakaran di lokasi target restorasi gambut.

Kepala BRG Nazir Foead menjelaskan pihaknya mengambil tiga langkah terkait kebakaran. "Yang pertama kami melakukan pendataan ulang pada areal rawan terbakar di wilayah target restorasi gambut. Secara periodik kami mengamati keberadaan titik api dan tinggi muka air di lahan gambut," kata Nazir.

Upaya kedua yang siap dilakukan BRG yaitu membentuk posko pemantauan dan patroli kebakaran di desa-desa gambut rawan kebakaran. Posko yang dibentuk diutamakan di wilayah yang belum ada posko serupa. Keberadaan Posko itu berbasis pada masyarakat setempat.

Untuk pencegahan kebakaran, kegiatan pembasahan gambut ditingkatkan dan diperluas. Ini menjadi aksi ketiga yang dilakukan BRG menghadapi kebakaran. Dalam sepekan ke depan BRG mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur pembasahan di lokasi rawan terbakar saat ini dan perbaikan infrastruktur yang telah ada.

Koordinasi dengan Satgas Karhutla di setiap provinsi terus dilakukan. BRG telah menugaskan dua Deputi untuk menjalankan koordinasi ini sekaligus memimpin pelaksanaan tiga aksi utama untuk merespon kebakaran ini.

"Untuk kegiatan di Sumatera ditugaskan Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan. Sedangkan untuk kegiatan di Kalimantan kami tugaskan Deputi Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan," kata Nazir mengakhiri.