Ilustarasi AI dunia perwayangan | LAMPUNGPRO.CO

Sebuah Satire Pewayangan tentang Kepemimpinan Sekolah di Kota Bandar Lampung

Alkisah, di sebuah negeri bernama Bandar Amarta, berdirilah banyak padepokan tempat anak-anak negeri menuntut ilmu. Padepokan itu tersebar dari pelosok desa hingga pusat kerajaan. Ada padepokan dasar, ada pula padepokan menengah.

Rakyat berharap padepokan-padepokan tersebut dipimpin oleh seorang guru utama yang bijaksana, tegas, memiliki kemampuan mengelola padepokan, serta mampu membimbing para cantrik menuju masa depan.

Namun, di negeri itu muncul sebuah lakon yang cukup menggelitik.

Banyak padepokan dipimpin oleh seorang tokoh yang disebut Pelaksana Tugas, atau lebih akrab dipanggil Plt.

Awalnya, para kawula menganggap hal itu biasa. Sebab, ketika seorang pemimpin padepokan kosong, tentu harus ada seseorang yang ditunjuk untuk menjalankan tugas sementara.

Tetapi waktu terus berjalan.

Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Sang Plt. masih duduk di singgasana kepemimpinan, meskipun statusnya belum juga berubah.

Melihat keadaan itu, Semar, sang pamomong para kesatria, mengernyitkan dahi.

“Gareng, Petruk, Bagong! Coba kalian jelaskan kepada Ki Lurah Semar. Mengapa di negeri ini jabatan sementara bisa bertahan begitu lama?”

Petruk menjawab sambil menggaruk kepala.

“Begini, Ki. Mungkin di negeri ini ada ilmu kesaktian baru. Namanya ilmu sementara yang tidak mengenal batas waktu.”

Bagong langsung tertawa.

“Wah, kalau begitu hebat sekali! Biasanya yang sementara itu sebentar. Ini malah bisa bertahun-tahun. Jangan-jangan nanti ada gelar baru: Kepala Padepokan Plt. Sepuh!”

Gareng menyahut.

“Jangan sembarangan, Gong. Bisa jadi bukan orangnya yang terlalu lama, melainkan urusan administrasinya yang sedang bertapa.”

Semar hanya tersenyum tipis.

“Anak-anakku, jangan terlalu cepat menertawakan keadaan. Bisa jadi yang sedang sakit bukan orangnya, tetapi tata kelola kerajaannya.”

BABAK I: SINGGASANA YANG SELALU MENUNGGU

Di Kerajaan Bandar Amarta, Raja dan para patih sering berpidato tentang pentingnya pendidikan.

Mereka berbicara tentang generasi emas, ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, guru profesional, dan masa depan bangsa.

Setiap pertemuan kerajaan selalu dihiasi kalimat-kalimat indah.

“Bangunlah pendidikan yang berkualitas!”

“Majukanlah sekolah!”

“Tingkatkanlah kompetensi guru!”

Namun, Petruk yang mendengar pidato itu berbisik kepada Gareng.

“Reng, aku heran. Kalau pendidikan mau dimajukan, mengapa singgasana kepala padepokan masih banyak yang belum memiliki pemimpin definitif?”

Gareng menjawab.

“Mungkin singgasananya sedang menunggu wahyu.”

Bagong menyela.

“Kalau menunggu wahyu terlalu lama, bagaimana kalau singgasananya yang kita sekolahkan saja? Biar tahu cara menyelesaikan administrasi!”

Semar tertawa kecil, tetapi kemudian berkata serius.

“Jangan kalian lupa, sebuah padepokan tidak cukup hanya memiliki bangunan, murid, dan guru. Ia membutuhkan pemimpin yang jelas tanggung jawabnya. Pemimpin yang mampu merencanakan, mengawasi, membina, dan mengambil keputusan.”

“Kalau sebuah padepokan terus berada dalam ketidakpastian kepemimpinan, bagaimana mungkin kita berharap pengelolaannya berkembang secara optimal?”

Petruk mengangguk.

“Benar, Ki. Masa padepokan diminta berlari menuju masa depan, sementara pemimpinnya masih menunggu surat pengangkatan?”

BABAK II: ILMU SAKTI BERNAMA RANGKAP JABATAN

Suatu hari, tersiar kabar bahwa ada seorang Plt. yang harus mengurus dua padepokan sekaligus.

Pagi berada di padepokan pertama, siang mengurus padepokan kedua. Belum lagi urusan administrasi, pembinaan guru, anggaran, rapat, dan berbagai persoalan para cantrik.

Bagong terheran-heran.

“Wah, luar biasa! Satu orang bisa menjadi pemimpin dua padepokan. Ini pasti ilmu kanuragan tingkat tinggi!”

Petruk menimpali.

“Namanya ilmu membelah perhatian. Tubuhnya satu, tugasnya dua, tanggung jawabnya berlipat.”

Gareng berkata pelan.

“Tetapi bagaimana dengan kehadirannya? Bagaimana pembinaan guru? Bagaimana pengawasan anggaran? Bagaimana jika dua padepokan membutuhkan keputusan pada waktu yang bersamaan?”

Semar kemudian berdiri.

“Jangan kalian salah memahami. Kita tidak boleh merendahkan orang yang sedang menjalankan amanah. Bisa jadi mereka telah bekerja keras dengan segala keterbatasan.”

“Tetapi kerajaan juga tidak boleh menjadikan pengorbanan seseorang sebagai alasan untuk membiarkan persoalan sistem terus berlangsung.”

“Pemimpin padepokan bukan sekadar nama yang tertulis di papan pengumuman. Ia harus hadir dalam kehidupan padepokan.”

Semar lalu menghela napas.

“Jangan sampai dua padepokan sama-sama memiliki pemimpin di atas kertas, tetapi keduanya harus terus berbagi perhatian karena satu orang memikul terlalu banyak tanggung jawab.”

BABAK III: PARA PATIH DAN KALIMAT SAKTI ‘MASIH DALAM PROSES’

Pada suatu sidang kerajaan, para patih ditanya mengenai kapan seluruh padepokan akan memiliki pemimpin definitif.

Seorang patih menjawab dengan tenang.

“Paduka, semuanya sedang dalam proses.”

Petruk langsung mengangkat tangan.

“Ampun, Patih. Hamba ingin bertanya. Prosesnya sedang berjalan ke mana?”

Patih menjawab.

“Sedang kami koordinasikan.”

Bagong ikut bertanya.

“Kalau sudah dikoordinasikan, kapan selesai?”

Patih kembali menjawab.

“Masih menunggu tahapan berikutnya.”

Gareng berbisik.

“Sepertinya di negeri ini ada tiga mantra sakti: sedang diproses, sedang dikoordinasikan, dan menunggu tahapan berikutnya.”

Petruk tertawa.

“Kalau begitu, kita tidak perlu lagi belajar ilmu administrasi. Cukup hafalkan tiga mantra itu, semua pertanyaan bisa dijawab.”

Semar menatap mereka.

“Jangan tertawa terlalu keras. Di balik jawaban yang terdengar sederhana itu ada tanggung jawab yang harus dipenuhi.”

“Kalau memang calon pemimpin padepokan belum memenuhi persyaratan, katakan. Kalau ada kendala administrasi, jelaskan. Kalau proses sedang berjalan, tunjukkan tahapan dan target waktunya.”

“Jangan jadikan kata ‘proses’ sebagai selimut untuk menutupi persoalan yang belum diselesaikan.”

Semar kemudian berkata dengan suara berat:

“Rakyat tidak membutuhkan mantra birokrasi. Rakyat membutuhkan hasil.”

BABAK IV: KETIKA SANG PUNAKAWAN BERTANYA KEPADA KERAJAAN

Mendengar keadaan tersebut, Semar memutuskan untuk menghadap para petinggi kerajaan.

Ia membawa tiga pertanyaan penting.

Pertama, berapa sebenarnya jumlah padepokan yang belum memiliki kepala definitif?

Kedua, berapa lama para Plt. menjalankan tugasnya dan berapa orang yang harus merangkap jabatan?

Ketiga, kapan kerajaan akan menyelesaikan persoalan tersebut?

Semar berkata:

“Jangan hanya menghitung berapa banyak padepokan yang sudah memiliki Plt. Hitung juga berapa lama ketidakpastian itu berlangsung.”

“Jangan hanya melihat bahwa surat penugasan sudah diterbitkan. Lihat pula apakah pengelolaan padepokan berjalan efektif.”

“Jangan hanya berbicara tentang pendidikan berkualitas. Pastikan pula kepemimpinan sekolah memiliki kepastian.”

Sebab, sebuah kerajaan tidak bisa hanya mengandalkan pidato tentang kemajuan, sementara urusan mendasar di padepokan belum terselesaikan.

Dalam persoalan ini, regulasi telah tersedia. Mekanisme penugasan kepala sekolah telah diatur melalui Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025.

Tentu pengangkatan definitif harus memenuhi persyaratan dan prosedur. Tidak boleh dilakukan berdasarkan suka atau tidak suka, kedekatan, maupun kepentingan politik.

Tetapi proses yang benar juga harus disertai kesungguhan untuk menyelesaikannya.

Jangan sampai kerajaan terlalu sibuk menyusun rencana membangun generasi emas, tetapi lupa memastikan siapa yang memimpin tempat generasi emas itu ditempa.

BABAK V: PESAN SEMAR UNTUK PARA PENGUASA

Di akhir pertemuan, Semar berdiri di hadapan para kesatria, patih, dan seluruh kawula negeri.

Dengan suara tenang, ia berkata:

“Wahai para penguasa Bandar Amarta, ingatlah bahwa padepokan bukan milik patih, bukan milik raja, dan bukan pula milik orang yang sedang duduk di singgasana.”

“Padepokan adalah tempat masa depan anak-anak negeri dibentuk.”

“Guru membutuhkan kepemimpinan yang jelas. Murid membutuhkan pelayanan yang baik. Orang tua membutuhkan kepastian bahwa anak-anaknya belajar di lingkungan pendidikan yang dikelola secara profesional.”

“Jangan sampai jabatan sementara berubah menjadi kebiasaan. Jangan sampai rangkap tugas dianggap sebagai solusi jangka panjang. Dan jangan sampai administrasi menjadi alasan untuk menunda tanggung jawab.”

Petruk kemudian bertanya:

“Jadi, apa yang harus dilakukan kerajaan, Ki?”

Semar menjawab:

“Pertama, buka seluruh data padepokan yang belum memiliki pemimpin definitif. Kedua, siapkan calon yang memenuhi persyaratan. Ketiga, evaluasi penugasan rangkap. Keempat, susun target pengangkatan definitif. Dan kelima, pastikan semua proses berjalan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.”

“Kalau kerajaan mampu membangun istana, memperluas wilayah, dan menyusun berbagai program besar, tentu tidak seharusnya persoalan kepemimpinan padepokan dibiarkan tanpa penyelesaian.”

EPILOG: NEGERI PLT DAN SINGGASANA YANG TAK KUNJUNG TERISI

Alkisah, setelah mendengar wejangan Semar, para kawula kembali ke padepokan masing-masing.

Mereka berharap suatu hari nanti setiap padepokan dipimpin oleh kepala sekolah definitif yang memiliki kompetensi, integritas, dan tanggung jawab penuh.

Sebab, anak-anak negeri tidak sedang belajar untuk menjadi generasi sementara.

Mereka sedang dipersiapkan menjadi generasi yang akan memimpin masa depan.

Maka, jangan sampai masa depan mereka justru dibentuk dalam sistem yang terlalu lama membiarkan ketidakpastian.

Dan sebelum Semar meninggalkan balairung kerajaan, ia sempat berucap:

“Plt. itu Pelaksana Tugas, bukan Pelaksana Tunggu. Singgasana sekolah bukan tempat untuk menunggu tanpa batas waktu. Kalau kerajaan ingin pendidikan maju, pastikan padepokannya dipimpin dengan kepastian.”

Petruk menutup lakon dengan sebuah sindiran:

“Kalau jabatan sementara bisa bertahan bertahun-tahun, mungkin sudah waktunya kerajaan membuka padepokan baru: Sekolah Tinggi Ilmu Penungguan Jabatan.”

Bagong tertawa terbahak-bahak.

Semar hanya tersenyum.

Tetapi senyum Semar menyimpan pesan yang dalam:

Jangan sampai yang paling permanen dalam dunia pendidikan kita justru ketidakpastian.

— Tamat —

Ditulis oleh: Asroni Paslah, S.Pd., M.M.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung