JAKARTA (Lampungpro.com): Laporan Keuangan Kementerian Sosial tahun 2016 mendapat predikat opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.�"Hal ini merupakan lompatan besar karena sebelumnya laporan keuangan Kemensos disclaimer," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa melalui keterangannya di Jakarta, Selasa (23/5/2017).

Menurut Khofifah, umumnya, setelah disclaimer naik setingkat menjadi wajar dengan pengecualian (WDP). Kemudian, setelah itu naik setingkat lagi menjadi WTP. "Ini menjadi target Kemensos, mengingat LKPP 2015 Kemensos mendapat predikat disclaimer. Alhamdulillah berkat kerja simultan didukung tim task force kemensos akhirnya target WTP dapat tercapai," kata Khofifah.

Bagi Kemensos, predikat WTP merupakan prestasi yang patut disyukuri sekaligus membanggakan dan diharapkan dapat memotivasi jajaran Kemensos untuk mempertahankan sistem pengelolaan dan pemanfaatan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.�Menurut dia, �dengan predikat WTP, artinya Kemensos bisa mempertanggungjawabkan anggaran yang diberikan pemerintah secara transparan dan akuntabel.�

Khofifah mengatakan, WTP menjadi penting bagi Kementerian Sosial, mengingat pada 2018 alokasi keuangan untuk bantuan sosial akan ditambah. Sejalan arahan Presiden Jokowi, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) PKH ditambah sebanyak empat juta KPM, sehingga total KPM mencapai 10 juta. Sementara Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang saat ini menyasar 1,28 juta juga menjadi 10 juta KPM.

Menurut Khofifah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) tidaklah mudah. Dalam hal pengelolaan keuangan negara, harus diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab, mengingat uang tersebut adalah milik masyarakat.�(*/PRO2)