Mediasi Persoalan Koperasi Merah Putih di Pulau Jaya Lampung Selatan | Ist/Lampungpro.co

Menindaklanjuti hal itu, Dinas Koperasi dan UKM Lampung Selatan segera melakukan klarifikasi dan memfasilitasi dialog antara seluruh pihak yang berkepentingan, agar permasalahan dapat diselesaikan secara baik, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman berkepanjangan.

Dalam pertemuan tersebut, seluruh pihak sepakat mengedepankan musyawarah dan penyelesaian secara kekeluargaan. Melalui fasilitasi yang dilakukan, para penyedia material dan jasa akhirnya memperoleh penyelesaian atas hak-hak mereka.

Sebagai bentuk kesepakatan bersama, para penyedia juga membuat surat pernyataan bermeterai, yang menyatakan hak mereka telah diterima melalui mekanisme yang disepakati dalam mediasi.

Sementara pihak pemborong dan mandor, tetap menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan, meskipun keduanya tidak hadir dalam pertemuan tersebut.

Selain itu, seluruh pihak berkomitmen menjaga kondusivitas lingkungan, memperkuat komunikasi, serta menyelesaikan setiap persoalan melalui dialog dan musyawarah.

Cahyadi menegaskan, permasalahan yang terjadi merupakan sengketa pembayaran antara penyedia material dan jasa, dengan pihak pelaksana pembangunan gerai KDMP, yang kemudian berkembang menjadi perhatian publik akibat penyebaran informasi di media sosial.

"Melalui mediasi ini, para pihak telah mencapai kesepakatan penyelesaian sehingga situasi dapat kembali kondusif," tegas Cahyadi.