Hasil pembahasan LKPj disampaikan juru bicara panitia khusus (pansus) Agung Utomo dari Fraksi PKS. Dalam penjelasannya, Agung mengatakan LKPj merupakan laporan capaian kinerja pemerintah dalam satu tahun anggaran. LKPj juga merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah dalam melakukan pembangunan yang berdasar dari aspirasi masyarakat.

Beberapa rekomendasi yang disampaikan Dewan dalam sidang paripurna itu di antaranya, meminta kepada pemerintah untuk menindaklanjuti temuan BPK atas pelaporan keuangan. Kemudian, meminta eksekutif agar selalu meningkatkan komunikasi yang efektif dengan DPRD. Ketiga, LKPj harus disingkronkan dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD). 

Kemudian, meminta pemerintah agar berupaya mengundang investor masuk. Kelima, perbaikan sarana sekolah yang banyak mengalami kerusakan terutama yang berada di pelosok desa. Keenam, meminta pemkab intens mengawasi pelaksanaan alokasi dana desa. Ketujuh, distribusi tenaga pengajar ke daerah pelosok. Dan, meninjau ulang kontrak dengan pihak ketiga yang mengelola parkir di RSUD Ryacudu.

Kemudian masukan secara lisan disampaikan dua fraksi yakni dari Fraksi Demokrat Email Candra Kartika, yang menyampaikan masukan agar masing-masing SKPD bisa terus berupaya memperbaiki kinerjanya. Sedangkan Wansori, juga dari Fraksi Demokrat menyampaikan agar APBD Kabupaten Lampung Utara tidak harus terlalu fokus pada perbaikan infrastruktur tapi mesti melihat aspek lainnya. (ABAH/PRO2)

Wakil Bupati Lampung Utara Sri Widodo, saat menyampaikan pandangannya dalam sidang Paripurna DPRD setempat. | ABAH/Lampungpro.com