Aksi massa menolak kenaikan BBM bersubsidi di Kabupaten Tanggamus. LAMPUNGPRO.CO/CHANDRA

Selaku pemerintah daerah, pihaknya mendukung aspirasi masyarakat, namun pemerintah punya penjelasan tersendiri terkait kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM. "Kami tidak  bicara setuju dan tidak setuju terkait dengan kenaikan harga BBM namun harus kita pahami bersama bahwa apa yang menjadi kebijakan pemerintah pasti telah melalui kajian tentang pengalihan anggaran subsidi BBM tersebut," jelasnya.

Lebih lanjut Lubis menjelaskan porsi terbesar dari subsidi yang dikurangi saat ini dilihkan untuk bantuan sosial masyarakat. "Untuk itu kami mengajak kepada seluruh mahasiswa dan elemen masyarakat untuk sama-sama memantau penyaluran dana bantuan sosial agar tepat sasaran," kata dia.

Terkait dengan BUMD, sesuai instruksi pemerintah pusat bahwa BUMD adalah untuk menopang perekonomian masyarakat dan menambah pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat kabupaten Tanggamus. Ada pun BUMD di kabupaten Tanggamus memberikan kontribusi terhadap masyarakat. "Untuk BUMD AMDK Wayku saat ini sedang kita kaji dikaitkan dengan hasil yang dicapai, untuk evaluasi akan tetap kita laksanakan bahkan jika ada temuan maka akan kita eksekusi," tandasnya.

Setelah mendapatkan jawaban atas tuntutan tersebut mahasiswa yang tergabung dalam PMII dan elemen masyarakat melanjutkan aksinya ke Gedung DPRD Kabupaten Tanggamus dan diterima Wakil ketua I DPRD kabupaten Tanggamus Irwandi Suralaga. Pada kesempatan tersebut Irwandi Suralaga memberikan tanggapan terhadap aksi tersebut dan akan meneruskan aspirasi dari mahasiswa serta elemen masyarakat kepada Pemerintah Provinsi dan Pusat.

Bahkan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus siap menandatangani nota kesepakatan yang disodorkan pendemo. Ada pun isi dari nota kesepakatan tersebut yakni pada Senin 12 September 2022 dibuat kesepakatan oleh anggota DPRD Tanggamus terhadap massa aksi tolak kenaikan BBM 2022 dalam hal ini sepakat dalam perjanjian tersebut.