menpanrb, kemenpanrb, pimpinan pemerintah daerah, Mal Pelayanan Publik (MPP)

BEKASI (Lampungpro.com): Pemerintah mengapresiasi pimpinan pemerintah daerah (Pemda) yang telah berkomitmen dan berani membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) di daerahnya. Salah satunya adalah Pemerintah Kota Bekasi, yang telah mengambil langkah berani dalam mewujudkan MPP, meski baru ada dua penyelenggara pelayanan publik yang tergabung, yakni sebagian pelayanan di Pemkot tersebut dan Polres Metro Bekasi.

Hal itu dikatakan Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa saat memberikan pengarahan pada Rapat Sinergitas dengan dinas teknis pada pelayanan perijinan terpadu berstandar� ISO : 2015 di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (11/04).

Diah menjelaskan, saat ini sudah ada enam MPP di berbagai daerah, yakni di Jakarta, Surabaya, Banyuwangi, Denpasar, Batam dan Kota Bekasi. Normalnya, pembentukan MPP didahului dengan rapat-rapat koordinasi, seperti yang dilakukan saat pembentukan MPP DKI Jakarta, Surabaya dan Batam, serta Denpasar. Berbeda halnya dengan Banyuwangi dan Kota Bekasi, yang tidak melalui proses seperti itu sebelumnya.

Apalagi, MPP Bekasi ini benar-benar menjadi diminati warga masyarakat, baik untuk mengurus perijinan maupun berbagai pelayanan dasar. Sebut saja pelayanan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), serta Surat Ijin Mengemudi (SIM).

Saat berkunjung ke MPP Bekasi, Diah mencermati segenap ruangan di lantai dasar Mal Junction,atau yang banyak dikenal di kawasan Pasar Proyek itu. Ratusan warga tampak memadati ruangan yang bersebelahan dengan salah satu pusat perbelanjaan. Pada umumnya mereka mengurus SKCK, memperpanjang SIM dan e-KTP. Tampak juga beberapa counter makanan dan minuman yang boleh jadi membuat pengunjung tidak harus keluar gedung hanya untuk sekadar minum atau makan.