Tim Inpres JKN Saat Monev di Lampung | Lampungpro.co

Menurutnya, komitmen UHC yang ada perlu ditindaklanjuti dengan kecukupan anggaran, verifikasi, dan validasi data secara berkala, termasuk merekam peserta JKN kelas 3 yang non aktif di wilayahnya, untuk direaktivasi sebagai peserta PBI Pemda.

Alternatif pendanaan untuk PBI juga tidak terbatas dari APBD, namun dimungkinkan juga menggunakan dana CSR melalui pelibatan non pemerintah untuk memberi jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Monev menghasilkan surat pernyataan komitmen Pemda yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, Asisten Daerah, Kepala Dinas, dan perwakilan terkait yang bersedia menganggarkan hingga membayarkan iuran wajib.

Hal itu termasuk seluruh tunggakan iuran dalam pelaksanaan program JKN, melakukan rekonsiliasi, verifikasi, validitas tunggakan iuran JKN, dan sebagai dasar menghitung kekurangan komponen iuran JKN PNS daerah sejak tahun 2020 melalui pemotongan dana alokasi umum atau cicilan sepanjang tahun anggaran 2024.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Nunung Nuryartono menyebutkan, pihaknya menekankan adanya Inpres tersebut yang menginstruksikan 11 tugas kepada pemerintah daerah, agar segera mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan program JKN.

"Kemenko PMK terus memantau secara reguler pelaksanaan seluruh rencana aksi pelaksanaan Inpres ini, lalu melaporkannya kepada Presiden RI untuk terus melanjutkan Program JKN," sebut Nunung Nuryartono.

Selama periode 2023, total biaya kapitasi dan klaim pelayanan kesehatan se-Lampung mencapai Rp1,2 triliun. Dana tersebut tentunya dapat dimanfaatkan untuk perbaikan mutu layanan kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh peserta program JKN. (***)

Editor : Febri Arianto