Siaran pers Kementerian Luar Negeri yang diterima Lampungpro.com, Senin (11/9/2017), menyebutkan keempat usulan tersebut yakni mengembalikan stabilitas dan keamanan, menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan dan perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama. Kemudian, pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan ditambah satu elemen lainnya adalah pentingnya agar rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin oleh Kofi Annan dapat segera diimplementasikan.

Menurut Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, selain memuat berbagai usulan Indonesia tersebut di atas, dokumen OKI yang awalnya digagas Presiden Turki, selaku Ketua OKI periode 2016-2019. Dukumen itu juga memuat berbagai posisi negara-negara OKI mengenai situasi yang dialami kelompok Rohingya di Rakhine State, Myanmar.

"Indonesia prihatin dan menyesalkan aksi kekerasan di Rakhine State, Myanmar. Kita berkomitmen untuk terus mengatasi krisis kemanusiaan di Rakhine State tersebut dengan bersinergi dengan kekuatan masyarakat sipil di Indonesia dan masyarakat internasional," kata Retno Marsudi.

Indonesia juga terus mendorong seluruh negara, untuk melakukan pendekatan konstruktif dan mengajak negara OKI untuk lebih mengedepankan bantuan nyata untuk membantu seluruh penduduk di Rakhine State. Selain itu, membantu seluruh pihak di Myanmar untuk menyelesaikan root causes dari situasi yang dialami kelompok Rohingya tersebut. (PRO1)