Ilustrasi. LAMPUNGPRO.CO

KALIANDA (Lampungpro.co): Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pajak dan restribusi mineral bukan logam (minerba) Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi daerah (BPPRD), disinyalir mengalami kebocoran sejak 2017 hingga 2019, dengan nilai miliaran rupiah. 

Informasi yang dihimpun Lampungpro.co dari berbagai sumber di Pemkab Lampung Selatan menyebutkan setoran pajak itu berasal dari 61 perusahaaan pertambangan tersebar di seluruh Lampung Selatan. Sumber Lampungpro.co di BPPRD Lampung Selatan menyebutkan kebocoran tersebut disinyalir dilakukan salah satu oknum Kabid Penetapan Dispenda kabupaten Lampung Selatan, dan bukan di BPPRD. 

Penilepan dana itu terjadi pada saat oknum itu menjabat sebagai Kabid Restribusi Mineral Bukan Logam (Minerba) di Dinas Pertambangan Lampung Selatan sejak 2017. "Jadi, hal ini sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan BPPRD. Bahkan berkas yang kini diproses di Kejati Lampung pun kabarnya dari mulai kop surat dan bukti lainnya masih Dinas Pertambangan Lampung Selatan," kata sumber Lampungpro.co yang juga salah satu pejabat di BPPRD Lampung Selatan tersebut.

Demikian juga perihal angka kerugian negara, sumber tadi pun tidak menyebutkanya secara detil. Namun dia menyatakan bila ini diselidiki, akan melibatkan banyak pejabat di Distamben mulai pimpinan hingga kepala bidang tersebut. 

Informasi lain menyebutkan hal itu telah sampai di tangan pihak Kejaksaan Tinggi Lampung berdasarkan laporan salah satu LSM. Langkah ini dinilai akan membuat sejumlah pengusaha pertambangan di Lampung Selatan bernapas lega, karena mulai terungkap ada dugaan oknum yang bermain untuk menggelapkan miliaran rupiah PAD Lampung Selatan. (HENDRA/PRO1)