Ilustrasi penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Bandar Lampung | LAMPUNGPRO.CO

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co) : Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, efisien, dan berbasis digital di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung dinilai masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu indikator yang mencerminkan kondisi tersebut adalah masih tingginya alokasi anggaran untuk kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK) dan pengadaan kertas di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Padahal, Pemerintah sejak beberapa tahun terakhir terus mendorong penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai instrumen utama dalam transformasi birokrasi. Melalui sistem ini, proses administrasi pemerintahan diharapkan beralih dari pola kerja konvensional menuju sistem digital yang lebih cepat, efektif, transparan, dan akuntabel.

Besarnya anggaran yang masih terserap untuk kebutuhan dokumen cetak menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana implementasi SPBE telah berjalan secara optimal di Kota Bandar Lampung. Sebab, salah satu tujuan utama penerapan SPBE adalah mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan kertas melalui konsep paperless office atau kantor tanpa kertas.

Dengan pemanfaatan teknologi informasi yang maksimal, berbagai laporan dan dokumen pemerintahan sebenarnya dapat disimpan, diakses, diverifikasi, hingga didistribusikan secara elektronik. Langkah tersebut tidak hanya mempercepat proses kerja, tetapi juga berpotensi menghemat anggaran daerah hingga ratusan juta bahkan miliaran rupiah setiap tahunnya.

Transformasi digital dalam pemerintahan juga menjadi bagian penting dalam menciptakan sistem administrasi yang lebih bersih dan mudah diawasi. Seluruh dokumen yang tersimpan secara digital dapat ditelusuri dengan lebih mudah, mengurangi risiko kehilangan arsip, serta memperkuat transparansi penggunaan anggaran publik.

Dalam praktiknya, banyak dokumen keuangan daerah yang sebenarnya sudah dapat dikelola secara elektronik. Mulai dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca Keuangan, hingga Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), seluruhnya dapat diintegrasikan ke dalam sistem digital yang aman dan terhubung antar perangkat daerah.

Seperti dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), rancangan peraturan daerah (Raperda), naskah akademik, dan masih banyak lagi yang dicetak dalam jumlah besar.

Jika seluruh dokumen tersebut diintegrasikan dalam satu ekosistem SPBE yang terhubung, kebutuhan penggandaan dokumen fisik dapat ditekan secara signifikan. Selain menghemat biaya operasional, kebijakan tersebut juga mendukung upaya pelestarian lingkungan melalui pengurangan penggunaan kertas dalam jumlah besar setiap tahunnya.

Penerapan konsep paperless juga dinilai selaras dengan semangat reformasi birokrasi yang tengah didorong pemerintah pusat. Di sejumlah daerah lain, sistem administrasi digital bahkan telah memungkinkan proses persetujuan dokumen dilakukan melalui tanda tangan elektronik tersertifikasi, sehingga tidak lagi memerlukan berkas fisik untuk proses pengesahan.

Karena itu, optimalisasi SPBE di Bandar Lampung dinilai perlu menjadi perhatian serius. Transformasi digital bukan sekadar menghadirkan aplikasi atau sistem elektronik, tetapi juga memastikan seluruh proses kerja pemerintahan benar-benar beralih dari pola manual menuju sistem yang terintegrasi, efisien, dan berbasis data.

Dengan implementasi SPBE yang berjalan maksimal, Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak hanya berpotensi menghemat anggaran daerah dalam jumlah besar, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat transparansi, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern sesuai tuntutan era digital. (***)

Editor : Sandy,