Juru Bicara Pansus DPRD Kota Bandar Lampung, Tig Eri Prabowo | LAMPUNGPRO.CO

Fraksi PDIP secara tegas mendorong adanya pembenahan dalam pengelolaan pajak daerah. Sementara Fraksi PAN menyoroti belum optimalnya penggalian potensi pajak dan retribusi di lapangan, termasuk masih adanya celah kebocoran yang perlu diantisipasi.

Sorotan ini menjadi penting, mengingat sektor pajak dan retribusi merupakan tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketika potensi belum tergali maksimal, maka ruang fiskal daerah pun ikut terbatas.

Menjawab berbagai catatan tersebut, Pansus DPRD merumuskan tujuh rekomendasi strategis. Di antaranya mendorong integrasi sistem pengelolaan pajak daerah, optimalisasi digitalisasi pemungutan retribusi, serta penerapan sistem monitoring berbasis real-time.

Tak hanya itu, DPRD juga mendorong penguatan transaksi non-tunai guna meminimalisir potensi kebocoran, penegakan sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh, hingga reformasi manajemen sumber daya manusia di sektor pengelolaan pendapatan.

Menariknya, DPRD juga mulai mendorong penggunaan teknologi berbasis big data dan artificial intelligence (AI) untuk meningkatkan akurasi dan transparansi pengelolaan pajak daerah sebuah langkah maju yang, jika diterapkan secara serius, dapat mengubah wajah tata kelola keuangan daerah.

“Rekomendasi ini diharapkan menjadi landasan dalam mendorong tata kelola pendapatan daerah yang lebih transparan dan akuntabel,” tegas Tig Eri.

Namun demikian, pertanyaan mendasar muncul: apakah rekomendasi ini akan benar-benar dijalankan secara konsisten, atau kembali menjadi catatan rutin yang berulang setiap tahun?