BANDAR LAMPUNG  (Lampungpro.com) : Sidang paripurna istimewa DPRD Provinsi Lampung dalam rangka peringatan HUT Provinsi Lampung yang ke 55 tahun, Senin (18/03/2019), banyak anggota dewan yang mangkir dalam sidang tersebut. Pantauan Lampungpro.com di lokasi sidang, kursi terhormat wakil rakyat tersebut terlihat sangat lengang. Tercatat hanya 35 anggota dewan yang hadir dari 85 anggota dewan yang tercatat menjabat di DPRD Provinsi Lampung.

Dalam sidang paripurna itu, nampak dihadiri oleh orang nomor satu di Provinsi Lampung Muhammad Ridho Ficardo dengan mengenakan pakaian adat Lampung bersama Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal dan dua pimpinan DPRD lainnya yakni Ismed Roni dan Pattimura. Sedangkan dua pimpinan lainnya Johan Sulaiman dan Imer Darius nampak tidak hadir dalam persidangan.

Dedi Afrizal yang memimpin langsung pada rapat paripurna saat ini menyebut Provinsi Lampung banyak mempunyai banyak potensi. "Dihari ulang tahun ke 55 ini terjadi banyak peningkatan pencapaian dan kemajuan oleh karena itu sangat ditekankan untuk melakukan gotong royong dan menciptakan lapangan kerja dikarenakan tuntutan Lampung kedepan semakin besar," ucap Dedi Afrizal.

Menurutnya, kemajuan yang sudah dicapai dibidang infrastruktur dan perekonomian serta sejumlah fasilitas seperti bandara Raden Intan yang sudah ditingkatkan menjadi bandara internasional selama periode tahun 2014 hingga 2019 ini sudah cukup dan segenap jajaran DPRD Lampung meminta maaf jika ada kekurangan.

Sementara itu, Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo dalam sambutannya sempat menyentil kehadiran anggota DPRD Provinsi Lampung yang hanya berjumlah 35 dari 85 anggota yang ada. "Alhamdulillah yang hadir meskipun hanya sebagian, insyaallah yang hadir di sini kondisinya aman dan diberikan keberkahan. Saya juga minta maaf karena tidak hadir bersama wakil gubernur Bakhtiar Basri dikarenakan beliau sedang ada tugas di Jakarta," kata Ridho.

Dalam kesempatan itu, Ridho mendoakan supaya kepala daerah cukup yang terakhir terjadi beberapa waktu lalu di Lampung yang terkena masalah hukum (OTT KPK). (FEBRI/PRO2)