JAKARTA (Lampungpro.com): Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.08/2018 tertanggal 24 Agustus 2018 menugaskan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI), memberikan garansi atau jaminan terhadap pinjaman Proyek Jalan Tol Trans Sumatera yang dikerjakan PT Hutama Karya.

BUMN yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2009 itu juga ditugaskan menjamin infrastruktur ketenagalistrian milik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dan Light Rail Transit (LRT) atau Kereta Ringan Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek). Dalam PMK itu disebutkan, BUPI memberikan jaminan pinjaman langsung secara first loss basis.

Pembagiannya, BUPI menanggung porsi minimum jaminan, yaitu sejumlah nominal seluruh kewajiban finansial terjamin selama 12 bulan pertama setelah masa tenggang pinjaman berakhir atau porsi jaminan yang lebih besar dari porsi minimum jamina. Kemudian, pemerintah menanggung sisa porsi jaminan yang ditanggung BUPI. Dalam hal BUPI bertindakan selaku penjamin tunggal, seluruh porsi jaminan ditanggung BUPI.

Menurut PMK ini, ruang lingkup jaminan bersama dan jaminan BUPI dalam proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera meliputi jaminan pinjaman dan jaminan obligasi PT Hutama Karya (Persero). Dalam pemberian jaminan pinjaman dan obligasi PT Hutama Karya, BUPI bertindak selaku penjamin tunggal.

Sedangkan percepatan proyek pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan diberikan BUPI kepada PT PLN (Persero) berdasarkan perjanjian pinjaman atas risiko gagal bayar PT PLN. Adapun proyek LRT Jabodebek, jaminan pinjaman BUPI meliputi pinjaman PT KAI dan jaminan obligasi PT KAI. (PRO1)