Pemkab Pesisir Pesisir Barat dan Kejari Lampung Barat Saat Teken MoU | Lampungpro.co/Dok Kominfo

KRUI (Lampungpro.co): Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Barat, tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara (Datun), Rabu (24/6/2025).

Kepala Kejari Lampung Barat, M. Zainur Rochman mengatakan, pihaknya turut apresiasinya atas sinergi dan kerja sama antara Pemkab Pesisir Barat dengan Kejari Lampung Barat.

"Kegiatan tersebut, turut menjadi wujud nyata kolaborasi antar lembaga dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel," kata M. Zainur Rochman.

Menurut Zainur Rochman, kejaksaan tidak hanya berperan dalam penegakan hukum pidana, namun juga memiliki tugas penting di bidang Datun, seperti memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya kepada pemerintah, tak terkecuali pemerintah daerah untuk mencegah potensi terjadinya penyimpangan, dan memberi kepastian hukum dalam pelaksanaan program pembangunan.

"Penandatanganan MoU ini, merupakan langkah strategis mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel," ujar M. Zainul Rochman.

Selain itu, MoU ini juga menjadi dasar kerjasama di bidang Datun, dimana pihak Kejari melalui Bidang Datun dapat memberikan pertimbangan hukum, bantuan hukum, dan tindakan hukum lain kepada instansi pemerintah, termasuk pemerintah daerah guna memitigasi potensi sengketa maupun permasalahan hukum yang mungkin timbul dikemudikan hari.

Zainur Rochman menjelaskan, dasar hukum kerjasama tersebut secara eksplisit diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan penanganan perkara datun.

Dalam peraturan tersebut, pihak kejaksaan diberi kewenangan untuk menjalankan fungsi penegakan hukum dan pelayanan hukum dalam bidang Datun, sebagai bentuk kontribusi kejaksaan dalam menjaga kepentingan negara dan pemerintahan.