Pemkab Pesisir Pesisir Barat dan Kejari Lampung Barat Saat Teken MoU | Lampungpro.co/Dok Kominfo

Oleh karenanya, kejaksaan hadir bukan semata-mata sebagai penegak hukum, tetapi justru menjadi mitra strategis pemkab dalam mengawal pembangunan dan memastikan setiap langkah kebijakan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

Sementara itu, Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan mengungkapkan, kegiatan tersebut merupakan momen penting dan bersejarah bagi Pemkab yang tidak hanya sebatas formalitas administratif, namun merupakan wujud nyata komitmen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

"Kesepakatan ini, bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam penanganan masalah hukum di Bidang Datun, guna memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi kepentingan pemerintah dan masyarakat Pesisir Barat," ungkap Dedi Irawan.

Bupati percaya, pendampingan dan peran serta kejaksaan sebagai pengacara negara, akan memberikan manfaat besar dalam mendukung pembangunan daerah, serta menjaga aset-aset negara dari potensi sengketa dan kerugian.

Meski demikian, Bupati Dedi Irawan menyadari, dalam menjalankan roda pemerintahan, tentu ada tantangan dan keterbatasan.

Melalui kerja sama tersebut, pihaknya berkeyakinan Pemkab Pesisir Barat akan lebih kuat menghadapi berbagai persoalan hukum, serta dapat menyelesaikannya secara tepat, cepat, dan bijaksana.

Pemkab Pesibar berterima kasih dan mengapresiasi Kejari Lampung Barat, atas komitmen dan sinerginya, diharapkan kerja sama ini dapat membawa kebaikan, manfaat, dan keberkahan bagi masyarakat Pesisir Barat. (***)