Pemkab Tubaba Saat Gelar Rakor | Lampungpro.co/Dok Kominfo

PANARAGAN (Lampungpro.co): Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat (Pemkab Tubaba), terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Upaya tersebut, diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Tubaba, Iwan Mursalin, Senin (20/7/2026).

Rapat yang dihadiri oleh jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pada dua agenda krusial, yakni percepatan penyelesaian dokumen Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK RI, serta pemantapan kesiapan Pemkab Tubaba menghadapi Rakor Khusus Bidang Pelayanan Publik Pertanahan bersama Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK RI yang dijadwalkan berlangsung pada 23 Juli 2026.

Sekdakab Tubaba, Iwan Mursalin, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap progres pemenuhan dokumen MCSP. Ia memeriksa satu persatu perkembangan data yang menjadi perhatian KPK, sekaligus memastikan seluruh perangkat daerah memahami tugas dan tanggung jawabnya sehingga tidak ada dokumen yang tertinggal.

Pembahasan meliputi berbagai aspek tata kelola pemerintahan, seperti data piutang daerah, data Pokok Pikiran (Pokir) DPRD beserta realisasinya, dokumen pembahasan APBD, anggaran perjalanan dinas DPRD, daftar hibah, bantuan keuangan dan bantuan sosial, proposal hibah, proyek strategis daerah, pengadaan barang dan jasa melalui e-purchasing, hingga data pelayanan perizinan.

Sekda menegaskan, seluruh dokumen yang masih dalam proses, harus segera diselesaikan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.

Menurutnya, kelengkapan data menjadi faktor penting dalam mendukung proses evaluasi serta menunjukkan keseriusan Pemkab Tubaba dalam menjalankan program pencegahan korupsi yang diinisiasi KPK.

"Seluruh perangkat daerah, harus bergerak cepat menyelesaikan dokumen yang masih kurang. Pastikan data yang disampaikan lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga saat forum bersama KPK tidak ada lagi dokumen yang menjadi pertanyaan," kata Iwan Mursalin.

Selain memastikan kelengkapan dokumen, Sekda juga mengingatkan pentingnya kesamaan persepsi antar perangkat daerah dalam penyajian data.

Sekda meminta setiap OPD untuk melakukan koordinasi secara intensif, agar seluruh informasi yang disampaikan memiliki kesesuaian dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

Melalui Rakor ini, Pemkab Tubaba kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung program pencegahan korupsi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan berintegritas.

Sinergi seluruh perangkat daerah, diharapkan mampu memastikan seluruh indikator MCSP KPK agar dapat dipenuhi secara optimal, sekaligus menjadi langkah nyata dalam mewujudkan pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel, demi pelayanan terbaik kepada masyarakat. (***)

Editor : Febri Arianto
Reporter : Sayuti