Pemkab Tulangbawang Barat Saat Meraih Opini WTP BPK RI Lampung | Lampungpro.co/Dok Kominfo

PANARAGAN (Lampungpro.co): Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulangbawang Barat, meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung, Rabu (17/5/2023).

Opini WTP tersebut, diraih Pemkab Tulangbawang Barat 12 kali secara beruntun dan diterima langsung Penjabat (Pj) Bupati Tulangbawang Barat Zaidirina, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tulangbawang Barat tahun 2022.

Kepala BPK RI Perwakilan Lampung, Yusnadewi mengatakan, pemeriksaan hasil laporan keuangan merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004, tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

"Dalam pasal 17 ayat (2) mengamanatkan kepada BPK, untuk menyerahkan LHP kepada lembaga perwakilan dan pimpinan entitas, sesuai dengan tugas dan kewenangannya, kata Yusnadewi.

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan, lanjut dia, bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan kebenaran suatu laporan.

"Berdasarkan pemeriksaan, Tulangbawang Barat mendapat opini WTP dengan penekanan suatu hal, yang dimasa depan, kalau tidak diperbaiki, bisa berdampak materiil," ujar Yusnadewi.

Khusus untuk Tulangbawang Barat, BPKP Lampung memberi beberapa penekanan, seperti pada pendapatan restribusi daerah. Selain itu, pengelolaan belanja daerah yang tidak memadai mengakibatkan timbulnya resiko terganggunya pelaksanaan program yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK).

Selain Tulangbawang Barat, BPK Perwakilan Lampung juga menyerahkan LHP untuk enam kabupaten lainnya, yakni Tulang Bawang, Lampung Barat, Lampung Timur, Pesisir Barat, Pesawaran, dan Pringsewu.

Turut pula hadir bersama Pj Bupati  dalam acara ini Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Inspektur dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Tulangbawang Barat. (***)

Editor : Febri Arianto
Reporter : Sayuti