Pemprov Lampung Saat Rakor | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menilai, digitalisasi transaksi pemerintah daerah menjadi kunci meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan publik di Lampung.

Menurutnya, besarnya aktivitas ekonomi daerah selama ini belum sepenuhnya berkontribusi terhadap penerimaan daerah, karena masih lemahnya sistem digitalisasi dan pengawasan transaksi.

"Perputaran uang di Lampung tahun 2025 mencapai Rp 528 triliun, tapi pendapatan asli daerah (PAD) yang berhasil dikumpulkan baru sekitar Rp8,5-10 triliun atau belum sampai 5 persen. Ini yang harus dibenahi bersama melalui digitalisasi," kata Rahmat Mirzani Djausal saat High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Lampung, Senin (25/5/2026).

Dalam forum yang dihadiri kepala daerah se-Lampung, Bank Indonesia, OJK, Bank Lampung, serta sejumlah organisasi perangkat daerah itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung turut menekankan pentingnya percepatan digitalisasi transaksi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengungkapkan, digitalisasi bukan hanya perubahan metode pembayaran dari tunai menjadi non tunai, melainkan bagian dari transformasi pelayanan publik agar lebih cepat, tepat sasaran, dan bersih dari praktik korupsi.

Menurutnya, teknologi digital harus dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas pemerintahan maupun ekonomi masyarakat secara lebih efektif. Jihan menilai, Lampung tidak boleh tertinggal di tengah perkembangan digitalisasi yang telah diterapkan berbagai daerah lain di Sumatera.

Jihan pun juga meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota, untuk memperluas penggunaan pembayaran non tunai, mulai dari pasar tradisional, UMKM, angkutan umum, hingga fasilitas kesehatan dan pelayanan publik lainnya.

Gubernur menjelaskan, struktur ekonomi Lampung masih ditopang sektor primer seperti pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan yang menyerap hampir dua juta tenaga kerja.