Pemprov Lampung Saat Rakor | Lampungpro.co/Dok Kominfo

Dari aktivitas ekonomi tersebut, sektor primer disebut menghasilkan nilai ekonomi hampir Rp150 triliun. Namun besarnya aktivitas ekonomi, belum sejalan dengan peningkatan penerimaan daerah.

Menurut Mirza, salah satu penyebab rendahnya PAD ialah masih tingginya kebocoran penerimaan akibat sistem pembayaran dan pelayanan yang belum terdigitalisasi secara optimal.

Pemprov Lampung sendiri, saat ini juga mengembangkan aplikasi LampungIn, yang disiapkan untuk menjadi superapp pelayanan publik dan transaksi daerah.

Aplikasi itu akan mengintegrasikan berbagai layanan, mulai dari pengaduan masyarakat, pembayaran pajak daerah, pembayaran Samsat, hingga laporan pelayanan publik.

Melalui sistem digital, Pemprov Lampung menargetkan waktu respons pengaduan masyarakat dapat dipercepat maksimal dalam dua kali 24 jam.

Data aplikasi LampungIn menunjukkan, terdapat 831 laporan masyarakat yang masuk, di mana 715 laporan telah diproses, sedangkan sisanya masih dalam tahap tindak lanjut.

Laporan paling banyak berkaitan dengan jalan rusak, jalan lingkungan, pendidikan, bantuan sosial, ketertiban umum, hingga persoalan pajak daerah. (***)