Pemprov Lampung dan DPRD Lampung Saat Rapat Paripurna | Lampungpro.co/Dok Kominfo

Menurut Gubernur Lampung, kebijakan pendidikan kini harus diarahkan agar sesuai dengan pembagian urusan antara pemerintah pusat dan provinsi, tanpa mengurangi komitmen Lampung terhadap peningkatan akses dan mutu pendidikan.

"Pendidikan tetap menjadi prioritas utama. Namun regulasi harus disesuaikan agar tidak tumpang tindih dengan aturan yang lebih tinggi, sehingga implementasinya lebih efektif dan terarah," ungkap Rahmat Mirzani Djausal.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Mirza juga menyampaikan rasa terima kasih atas kerja sama yang baik, antara DPRD dan pemerintah daerah, dalam proses penyusunan peraturan daerah. Ia berharap pembahasan ketiga Raperda tersebut, dapat segera dilanjutkan ke tingkat berikutnya sesuai jadwal yang telah disepakati.

Gubernur yakin semua masukan dari DPRD Lampung, bertujuan untuk menghasilkan regulasi yang lebih berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan membuka ruang seluas-luasnya bagi dialog dan penyempurnaan.

Gubernur Mirza menilai, sinergi antara Pemprov Lampung dan DPRD Lampung dapat menjadi kunci dalam mempercepat proses legislasi yang berpihak pada kepentingan publik. Setiap Perda yang lahir, harus memiliki orientasi pada pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Lampung.

Rapat paripurna juga dilanjutkan dengan agenda jawaban fraksi-fraksi terhadap pendapat Gubernur atas enam Raperda usul inisiatif DPRD Lampung. Tanggapan tersebut, dibacakan oleh perwakilan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Lampung, Fauzi Heri.

Dalam kesempatan itu, Bapemperda memastikan seluruh materi enam Raperda tersebut telah disusun sesuai dengan kewenangan provinsi, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.