Pemprov Lampung dan DPRD Lampung Saat Rapat Paripurna | Lampungpro.co/Dok Kominfo

Fauzi menegaskan, DPRD Lampung juga menjamin harmonisasi substansi antar peraturan, agar tidak menimbulkan kekosongan hukum di tingkat daerah.

Enam Raperda usul inisiatif DPRD Lampung yang dibahas antara lain mencakup percepatan perizinan pertambangan, perlindungan dan pemberdayaan petani, pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (BLUD), keselamatan operasi penerbangan Bandara Radin Inten II, mutu pendidikan, dan penyelenggaraan satu data.

Fauzi menyebut, pembahasan bersama eksekutif akan tetap mengedepankan prinsip partisipatif dengan melibatkan akademisi, praktisi, dan masyarakat luas agar setiap perda yang dihasilkan memiliki dampak nyata dan dapat diterapkan secara efektif di lapangan.

Sebelum menutup rapat paripurna, Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar, selaku pimpinan sidang menyampaikan bahwa apabila masih terdapat hal-hal yang belum jelas atau belum terakomodasi dalam tanggapan maupun jawaban Bapemperda DPRD, maka akan dibahas lebih lanjut pada tahapan pembahasan enam Raperda usul inisiatif DPRD Provinsi Lampung yang dijadwalkan berlangsung pada 13-20 Oktober 2025.

Hal serupa juga berlaku untuk tiga Raperda prakarsa Pemprov Lampung, di mana setiap masukan dan klarifikasi yang belum tersampaikan dalam jawaban Gubernur Lampung akan dibahas bersama panitia khusus, organisasi perangkat daerah, serta para pemangku kepentingan terkait.

Seluruh proses tersebut, nantinya juga akan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan Badan Musyawarah DPRD Lampung, dengan harapan pembahasan dapat menghasilkan regulasi yang berkualitas dan tepat sasaran. (***)

Editor : Febri Arianto