Gajah di Taman Nasional Way Kambas Lampung | Ist/Lampungpro.co

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, semakin mengintensifkan upaya penanganan konflik antara manusia dan satwa liar Gajah Sumatera, yang berada di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung Timur.

Hal tersebut dilakukan, sebagai langkah strategis dalam satu tahun terakhir, pemerintah merencanakan pembangunan tanggul pengaman sepanjang 11 kilometer yang akan membentang di Kecamatan Way Jepara, Lampung Timur, lokasi dengan frekuensi konflik tertinggi.

​Kepala Dinas Kehutanan Lampung, Yanyan Ruchyansyah mengatakan, Gubernur Lampung telah mengambil langkah konkret untuk merealisasikan infrastruktur mitigasi tersebut, melalui pengajuan dukungan anggaran ke pemerintah pusat.

​"Gubernur Lampung telah mengajukan proposal senilai lebih kurang Rp105 miliar, kepada Menteri Pekerjaan Umum melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air, untuk fasilitasi pembangunan tanggul dan akan terus follow up agar dapat direalisasikan pada tahun ini," kata Yanyan Ruchyansyah dalam keterangannya, Senin (19/1/2026).
​
​Pembangunan tanggul pengaman ini, bertujuan sebagai barier fisik untuk membatasi pergerakan gajah liar agar tidak keluar dari zona konservasi. Hal ini dinilai krusial untuk melindungi populasi gajah, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang bermukim di desa penyangga TNWK Lampung Timur.

​"Tanggul pengaman ini, diperlukan dalam membatasi pergerakan gajah untuk tidak keluar dari kawasan Taman Nasional Way Kambas dan menurunkan risiko konflik, baik risiko bagi gajah liar maupun risiko bagi masyarakat," ujar Yanyan Ruchyansyah.

​Yanyan menjelaskan, tipologi konflik manusia dan gajah bervariasi di setiap daerah, sehingga metode mitigasi yang diterapkan harus adaptif. Klasifikasi konflik berkisar dari tipe ringan yang jarang terjadi, hingga tipe berat yang sangat parah, sehingga diperlukan desain kombinasi solusi yang presisi disetiap kilometer batas kawasan, sebagai solusi permanen.

​"Jadi nanti ada wilayah yang perlu dibuat tanggul pengaman, ada yang harus dipasang pagar kejut listrik, ada juga wilayah yang hanya perlu dipagar dengan kawat saja," jelas Yanyan.
​
​Terealisasinya infrastruktur mitigasi sepanjang 11 Km ini, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas patroli petugas dalam pengamanan habitat. Selain aspek teknis, pembangunan ini juga diharapkan dapat membangun kolaborasi yang solid, antara pengelola kawasan dan masyarakat sekitar, dalam upaya menekan frekuensi konflik.

​Pemprov Lampung turut menekankan perlunya keseriusan seluruh pemangku kepentingan, untuk mempercepat tindak lanjut rencana ini, guna mencegah jatuhnya korban dan menjaga keseimbangan konservasi.

​Mengingat ketersediaan anggaran yang terbatas, bahkan disemua level pemerintahan, semua harus bisa mencari sumber pembiayaan untuk dapat membiayai batas taman nasional secara jangka panjang, permanen, dan semuanya bisa mendukung. (***)

Editor : Febri Arianto