Pemprov Lampung Saat Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Achmad Saefulloh, mengikuti rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi secara virtual di Ruang Command Center, Dinas Kominfotik Lampung, Selasa (29/7/2025).

Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir mengatakan, berdasarkan data, terdapat beberapa provinsi yang memiliki angka inflasi tinggi, sehingga para kepala daerah diminta untuk segera melakukan langkah konkrit.

"Kondisi inflasi perprovinsi pada Juni 2025 lalu, ada 10 provinsi tertinggi kami ingatkan kembali, diketahui untuk rata-rata inflasi nasional 1,87 persen. Bagi provinsi yang masih di atas rata-rata nasional, agar berupaya sebaik-baiknya untuk bisa menurunkan kembali," kata Tomsi Tohir.

Bagi yang di bawah rata-rata nasional, terutama 10 provinsi terendah, Tomsi Tohir mengapresiasi, karena inflasi terbentuk dari seluruh perhitungan inflasi provinsi, kota, dan kabupaten.

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Badan Pusat Statistik (BPS), Pudji Ismartini menyebutkan, berdasarkan historis empat tahun terakhir, pada Juli 2025 dominan mengalami inflasi kecuali di Juli 2024.

"Inflasi Juli biasanya lebih tinggi dibandingkan inflasi Juni, dimana Inflasi tertinggi terjadi pada Juli 2022 sebesar 0,64 persen. Kelompok yang biasanya menjadi menyumbang andil inflasi terbesar pada Juli, kelompok makanan, minuman, dan tembakau," sebut Pudji Ismartini.

Terkait Indeks Perkembangan Harga Minggu ke-4 Juli 2025, berdasarkan data SP2KP pencatatan sampai dengan 25 Juli 2025, tercatat ada 36 provinsi mengalami kenaikan IPH, sementara satu provinsi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya.

Ada pun satu provinsi tercatat relatif stabil, serta komoditas penyumbang kenaikan IPH di 36 provinsi yang mengalami kenaikan IPH adalah cabai rawit, bawang merah, dan beras.