Pemprov Lampung Saat Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah | Lampungpro.co/Dok Kominfo

Sementara itu, dalam evaluasi dukungan pemerintah daerah untuk program 3 juta rumah, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Imran menjelaskan, secara administrasi, 100 persen pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan pembebasan bea PBG dan BPHTB atas tindak lanjut SKB 3 Menteri (Menteri PKP, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri PUPR).

Berdasarkan data sampai dengan 28 Juli 2025, baru ada 33 provinsi yang telah mengkonfirmasi penganggaran pembangunan baru dan renovasi tahun 2025 pada APBD.

Ada beberapa rekomendasi pendataan perumahan yang dapat dilakukan ditingkat daerah yaitu diminta kepada pemerintah daerah menyampaikan informasi terkait dengan pembangunan baru atau renovasi rumah bagi masyarakat, berupa bantuan yang sumber pembiayaannya baik dari APBD maupun APBN.

Hal tersebut tidak muncul sebagai target unit pada dokumen Sutem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Daerah, Bantuan Sosial Rehabilitasi RTLH, Bantuan Keuangan Khusus (BKK) RTLH, hibah untuk perbaikan rumah, Bantuan Rehabilitasi Sosial RTLH, Bantuan Rumah Layak Huni (RLH), Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Masyarakat Miskin, dan Bantuan Relokasi Permukiman

Lalu diminta kepada pemerintah daerah, untuk melakukan crosscheck terhadap target unit renovasi rumah atau pembangunan baru, sesuai dengan informasi yang disampaikan.

Kemudian perlu perhatian khusus pemerintah daerah, untuk menggerakan pemerintah desa dan dinas terkait, dalam melakukan pendataan perumahan.

Selain hal tersebut, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga merekomendasikan beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu mensosialisasikan secara masif program PBG dan BPHTB secara gratis pada seluruh masyarakat menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah baik melalui videotron, baliho, Medsos Pemda, dan lainnya.