Pemprov Lampung Saat Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah | Lampungpro.co/Dok Kominfo

Lalu melakukan pendampingan kepada desa dalam Musrenbang desa, agar menganggarkan kegiatan perumahan dalam APBDesa, dan menganggarkan pembangunan rumah baru atau RTLH dalam APBD.

Kemudian mengkoordinasikan pemerintah desa dan kelurahan, dalam melaksanakan pendataan perumahan program pembangunan 3 juta rumah dengan turut serta berkoordinasi kepada pemerintah kabupaten, desa, maupun OPD terkait dengan pendataan perumahan.

Lalu meningkatkan pengawasan kepada developer atau pengembang perumahan, agar perumahan yang dibangun sesuai dengan spesifikasi dalam PBG dan SitePlan yang telah disahkan, agar masyarakat mendapatkan hak-haknya.

Kemudian melakukan pendataan lahan yang bisa dimanfaatkan sebagai perumahan, terutama lahan negara yang tidak digunakan untuk kegiatan pemerintahan (lahan kas desa, lahan pemerintah daerah, lahan negara, lahan kementerian atau lembaga, dan lahan hibah masyarakat, yang dapat digunakan untuk perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). (***)

Editor : Febri Arianto