Pemprov Lampung Saat Gelar Rakor | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berkomitmen untuk mempercepat Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI), dalam seluruh penyelenggaraan kegiatan pemerintahan diseluruh instansi yang tercakup di dalam pemerintah daerah di Lampung.

Ketiganya merupakan konsep penting dalam upaya peningkatan kinerja dan tata kelola pemerintahan di Indonesia, dimana SAKIP berfokus pada pengukuran dan pelaporan kinerja instansi pemerintah.

Lalu RB adalah upaya perubahan menyeluruh dalam sistem, mekanisme, dan budaya kerja birokrasi. Kemudian ZI adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang berkomitmen mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), melalui RB dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Wujud komitmen Pemprov Lampung dalam mempercepat implementasi SAKIP, Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI), dilaksanakan melalui penyelenggaraan kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Asistensi Implementasi SAKIP, RB dan ZI oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) bersama Pemprov Lampung di Gedung Pusiban, Jumat (4/7/2025).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampung, Elvira Umihanni mengatakan, Rakor tersebut menunjukkan komitmen dari Pemprov Lampung untuk bisa mengikuti acara asistensi ini agar mendapatkan saran, baik di tingkat pemerintah daerah maupun di tingkat perangkat daerah.

"Lampung targetnya Sakip ini di tahun 2025 untuk penilaian kinerja 2024 itu bisa predikatnya naik. Kalau bisa kami akan berupaya perangkat daerah dan Tim Sakip Lampung dengan perbaikan-perbaikan dan tindak lanjut," kata Elvira Umihanni.

Menurut Elvira Umihanni, pada tahun 2025 penilaian sakip berfokus pada dua penilaian tematik yaitu tematik penanggulangan kemiskinan, dan tematik pertumbuhan ekonomi.

"Ini menjadi kerja sama nanti, untuk bisa menyampaikan apa saja yang sudah dilakukan baik oleh Bappeda, dalam hal ini pemerintah daerah serta masing-masing perangkat daerah (OPD), dalam upaya berkontribusi dalam mengawal penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di Lampung," ujar Elvira Umihanni.

Sementara itu, Analis Kebijakan Madya Kementerian PAN RB, Hatni menyebut, kegiatan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP, RB, dan ZI di Lampung.

"Tiga hal tersebut, kami diminta untuk mendorong Lampung untuk secara maksimal. Kami minta komitmen dari seluruh pihak, agar bjsa terlibat dalam pengimplementasian hal tersebut di unit kerjanya masing-masing," sebut Hatni.

Oleh karenanya, komitmen para pejabat di unit kerja masing-masing untuk mengimplementasikan secara baik, agar berkontribusi terhadap Lampung.

Hatni dalam penjelasannya juga menyampaikan, penilaian implementasi SAKIP memang bobot yang paling tertinggi adalah di dokumen perencanaan. Namun demikian, hal tersebut yang secara formal bukan hanya sekadar di atas kertas, namun implementasinya.

Hatni juga menegaskan zona integritas juga merupakan hal yang tak kalah penting, karena berkaitan dengan penanganan terkait kasus korupsi. Integritas sangat relevan dengan tujuan untuk mengurangi tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang ada di negara.

Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Pemprov Lampung, Hery Sadli mengungkapkan, seluruh OPD memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kinerja dan tata kelola pemerintahan.

"Semua seluruh OPD ini terlibat, karena SAKIP menyangkut dengan program kegiatan, penyelesaian indikator kinerja utama (IKU), kemudian juga bagaimana selaras dengan akuntabilitas keuangannya, itu semua ada di OPD," ungkap Hery Sadli.

Berkat kerja sama seluruh pihak terlibat, penilaian reformasi birokrasi di Lampung pada tahun 2024, berhasil meraih penilaian yang cukup memuaskan. Namun demikian, hal tersebut diharapkan tidak membuat Lampung berpuas diri, tapi dapat terus meningkatkan penilaian tersebut. (***)

Editor : Febri Arianto