Sekda Lampung Saat Rapat Membahas Penanggulangan Kemiskinan di Lampung | Ist/Lampungpro.co

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Rapat Koordinasi penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Lampung melalui virtual zoom di Ruang Command Center, Dinas Kominfo Provinsi Lampung, Selasa (6/10/2020). Pada Rakor yang dipimpin Sekda Provinsi Lampung Fahrizal Darminto ini, membahas target, sasaran, dan sinergi program dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung, termasuk program bantuan yang telah digelontorkan selama pandemi Covid-19.

Program penanggulangan kemiskinan ini, bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, serta mensinergikan kebijakan dan program penanggulangn kemiskinan. Adapun program bantuan yang telah digelontorkan selama pandemi Covid-19, diantaranya bantuan sosial berupa paket sembako yanv dikucurkan sejak awal pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia.

Selanjutnya bantuan sosial tunai yang sama dengan bantuan sembako, dimana program ini juga dikucurkan sejak awal kasus Covid-19 muncul di Indonesia. Kemudian bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa, dimana pemerintah juga mengalihkan sebagian anggaran dana desa (ADD), untuk BLT ini demi menghadapi dampak ekonomi pandemi Covid-19,

Ada juga program listrik gratis, dimana pemerintah juga memberikan insentif tarif listrik pelanggan yang terdampak pandemi Covid-19. Kelima kartu prakerja, yang dirilis pemerintah juga untuk membantu karyawan yang terkena PHK dan pengangguran. Bukan hanya itu, pemerintah juga memutuskan untuk mengucurkan bantuan subsidi gaji bagi karyawan swasta.

Karyawan yang mendapat subsidi ini adalah mereka yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, dengan gaji di bawah Rp5 juta. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp37,7 triliun untuk program bantuan subsidi gaji ini. Penerima subsidi gaji akan menerima bantuan Rp600 ribu perbulan selama empat bulan.

Pembayarannya dilakukan selama dua tahap atau Rp1,2 juta setiap penyaluran. Terakhir pemerintah mengucurkan bantuan para pelaku usaha mikro kecil, berupa dana hibah atau BLT, dengan skema kucuran bantuan modal usaha Rp2,4 juta yang ditransfer lewat rekening.

Dana triliunan rupiah yang dikucurkan ini, semuanya untuk program jaring pengaman sosial. Berbagai bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat, yang ekonominya terdampak pandemi. Selain itu, bantuan ini diharapkan kembali bisa mendongkrak perekonomian Indonesia. (RLS/PRO3)