Gubernur Lampung Saat Kunjungi Dinas BMBK Lampung | Lampungpro.co/Dok Kominfo

"Sekarang strateginya kami ubah, di mana jalan yang diperbaiki adalah yang rusak dan berada di kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi. Dengan anggaran Rp400 miliar, dampaknya bisa dirasakan 2-3 juta orang, bukan hanya 1,5 juta orang seperti sebelumnya," ujar Rahmat Mirzani Mirzani.

Gubernur Lampung juga menyoroti masalah kualitas jalan yang kerap cepat rusak, di mana jalan provinsi selama ini dibangun dengan spesifikasi 20 ton, tetapi dilalui kendaraan dengan beban hingga 50 ton, yang mengangkut hasil pertanian seperti padi dan singkong.

Pemprov Lampung tidak bisa menutup akses kendaraan tersebut, karena tentunya akan merugikan petani dan menurunkan harga hasil panen, sehingga solusinya kualitas jalan harus ditingkatkan.

Oleh karenanya, mulai tahun 2026, tidak boleh lagi ada jalan aspal di Lampung, semua harus beton. Ini juga akan mendukung daya saing industri di Lampung.

Selain strategi dan kualitas, Pemprov Lampung juga berupaya memperbaiki persepsi publik. Gubernur menilai, masyarakat selama ini kurang mendapat informasi tentang kinerja pemerintah dalam memperbaiki jalan, sehingga muncul anggapan negatif terkait kualitas pekerjaan dan keterbukaan anggaran.

Gubernur mengapresiasi kerja keras jajaran Dinas BMBK yang menurutnya telah bekerja lebih cepat dari biasanya. Jika sebelumnya pekerjaan perbaikan jalan dengan anggaran yang sama baru selesai pada akhir tahun, maka kini banyak yang rampung lebih cepat.

Gubernur memastikan langkah-langkah tersebut, hanyalah permulaan menuju target besar pemerintahannya. Ia menegaskan, seluruh upaya tersebut ditujukan untuk memperbaiki layanan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.