BANDAR LAMPUNG (Lampro): Pertumbuhan ekonomi Lampung selama 2016 sebesar 5,15% yang menempatkan Lampung di empat besar pertumbuhan ekonomi se-Sumatera, disumbangkan sektor pertanian. "Laju pertumbuhan Lampung masih terselamatkan oleh sektor pertanian yang memegang andil besar. Ini makin menarik jika lahan tidur dimanfaatkan di tengah ancaman alih fungsi lahan yang sulit dicegah," kata Erwin Oktavianto, Koordinator Pusat Studi Kota dan Desa (PSKD) Universitas Bandar Lampung, Minggu (12/2/2017).

Pendapat tersebut disampaikan terkait rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung yang menyebutkan Ekonomi Lampung tumbuh sebesar 5,15%. Saat ini, kata dia, pemanfaatkan lahan tidur menjadi produktif harus menjadi agenda Pemprov Lampung. Mengingat lahan dan produktif pertanian makin berkurang setiap tahun. Bahkan sekelas Lampung Barat pun yang terkenal dengan perkebunan kopi, saat ini lahan produksi dan produktifitasnya makin turun.�

Perspektif pertumbuhan ekonomi Lampung sebenarnya sangat luas. Setidaknya ini tidak melibatkan satu pemerintahan saja, melainkan ada 15 kabupaten/kota yang terlibat. Ada kabupaten yang sungguh-sunguh meningkatkan investasi, ada juga yang apa adanya. Khusus di Lampung ada tiga sektor yang menjadi pilar ekonomi yaitu pertanian, industri, dan perdagangan.

"Laju pertumbuhan ketiga sektor ini ternyata tidak ada yang signifikan. Jika pilar pertumbuhan ekonomi tidak tumbuh signifikan artinya ada missing link pembangunan. Mungkin kita melihat ada pembangunan dimana-mana. Missing link ini menggambarkan ada yang hilang dari manfaat pembangunan daerah yang dapat diserap ketiga pilar sektor ekonomi ini," kata Erwin.

Jadi, pertumbuhan ekonomi Lampung hanya mengikuti arus kegiatan ekonomi secara umum. Ketika ekonomi secara umum turun, Lampung ikut turun. Sebaliknya, ketika lagi naik, juga ikut naik, begitu seterusnya. "Kenapa missing link? Nah ini yang agak berat.�Kawan-kawan akademis sepakat menyebut ini sebuah ego sektoral," kata dia.

Menurut dia, 2017 harus menjadi pembuktian Pemprov Lampung atas pengaruh politiknya terhadap ekonomi. Tahun ini adalah ujian terbesar kepala daerah dalam mengelola anggaran, agar lebih efektif. "Parameter efektif ini tentunya dapat dilihat dari data hasil pembangunan. Apakah lebih baik dari tahun sebelumnya atau turun. Kemudian, strategi memperoleh PAD yang lebih baik. Tentu dengan cara meningkatkan iklim investasi daerah dan menjaga lingkungan investasi yang kondusif.�Iklim investasi penting, karena dengan aturan yang jelas potensi terjamin dan terlindungi dari konflik. Ini menjadi parameter untuk berinvestasi," kata Erwin.

Saat ini, pemerintah pusat mewajibkan daerah membuat Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) di setiap kabupaten kota. Artinya, ini harus dipatuhi untuk menggali potensi investasi daerah. Dalam RUPM tersebut, aturan main investasi harus jelas. Pungli harus diberantas, baik pungli jalan maupun pungli birokrat.

Terakhir adalah menyediakan infrastruktur yang layak bagi investor. "Infrastruktur tidak selalu diartikan Jalan, namun lebih dari itu, seperti listrik, air bersih, bangunan penunjang, dan kawasan yang tersentral. Pola pikir pembangunan pemerintah harus diubah. Selama ini proyek jalan nampak tidak ada habisnya. Padahal dampak ikutan jalan itu juga tidak nampak hingga kini. Ini yang saya sebutkan ada missing link," kata Erwin. (PRO1)