Aparat Pemkot Bandar Lampung saat menyegel salah satu gerai Bakso Son Hajisony, Senin (20/9/2021). LAMPUNGPRO.CO/SANDY

Menarik masalah ini ke ranah hukum baik pidana maupun tata usaha negara, memang hak setiap warga negara. Sebagai jurnalis, saya pun setuju karena fakta persidangan, memang paling sahih untuk ditulis dalam mengungkap kebenaran.

Namun tetap saja jadi janggal jika sengketa besaran pajak ini berujung ke peradilan, karena masalahnya hanya menimpa Haji Sony. Sementara ratusan pengusaha kuliner di Bandar Lampung tidak pernah mempermasalahkan pajak pembangunan (PB1) 10% yang mesti disetorkan pengusaha ke kas Pemkot Bandar Lampung. 

Walau pernah disegel, namun setelah membayar kewajiban, usahanya tetap berjalan. Jika memang Pemkot salah, tentu mereka pun akan membawa masalah ini ke ranah hukum. 

Pada dasarnya, tak seorang pun ingin kena pajak. Ini salah satu kasus hukum tertua di dunia. Oleh karena itu, pajak memang dibuat memaksa dan ada sanksi pidana bagi pelanggarnya. Namun berbagai cara hingga kini masih dilakukan segelentir oknum pengusaha untuk menghindari pembayaran pajak atau membayar pajak yang tidak sesuai alias ngemplang.

Dalam kasus Bakso Son Haji Sony, menurut saya langkah terbaik adalah berunding atau mediasi. Menempuh jalur peradilan adalah langkah panjang dan 'berdarah-darah'. Menyita waktu, biaya, dan tenaga dengan risiko kalah serta hancur reputasi. 

Hasilnya, bisa jadi ada yang menang dan kalah. Tapi hasil peradilan yang berawal sengketa hanya akan menghasilkan 'menang jadi arang, kalah jadi abu'. Pepatah itu ingin menggambarkan, sesungguhnya kedua pihak sama-sama kalah. 

Menang dengan reputasi yang terkikis di mata masyarakat, adalah kekalahan sesungguhnya. Konsumen yang awalnya simpati, bisa berbalik jadi antipati. Padahal dalam ilmu pemasaran, selain produk yang bagus, citra produk sangat memengaruhi pilihan konsumen.