Pemprov Lampung Saat Rakor | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, meminta kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) diperkuat dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki, terutama personel, peralatan, akses air, dan sistem penanganan di wilayah rawan.

Menurut Jihan, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan di Lampung selama ini relatif mampu merespon kebakaran setelah titik api muncul. Namun upaya pencegahan sebelum kebakaran terjadi masih perlu diperkuat, agar potensi kerugian dapat ditekan.

Penguatan kesiapsiagaan menjadi penting, karena Lampung sedang menghadapi musim kemarau. Berdasarkan paparan BMKG yang disampaikan dalam rapat, periode Agustus hingga Oktober 2026 menjadi masa yang perlu diwaspadai, karena kondisi kering berpotensi meningkatkan kemunculan titik panas.

Karena itu, Jihan meminta BPBD Lampung bersama instansi terkait lainnya, untuk membuat pemetaan yang menggabungkan zona rawan kebakaran dengan posisi personel. Pemetaan tersebut, tidak hanya mencakup sumber daya pemerintah, tapi juga personel dari berbagai instansi dan unsur masyarakat, yang dapat dikerahkan ketika terjadi kebakaran.

Pemetaan juga harus mencakup seluruh peralatan penanggulangan karhutla yang tersedia di Lampung. Data tersebut harus menunjukkan jenis, jumlah, dan lokasi peralatan sehingga saat kebakaran terjadi, petugas dapat langsung mengerahkan peralatan terdekat tanpa terlebih dahulu mencari ketersediaannya.

Selain personel dan peralatan, akses serta sumber air menjadi perhatian, sehingga Jihan meminta Dinas PSDA, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), dan BPBD, untuk segera memetakan embung, kanal, serta sumber air lainnya, terutama di zona yang memiliki risiko kebakaran tinggi.

"Setiap zona merah harus diketahui jalur masuk airnya, jalur alternatifnya, kemudian titik kumpulnya, sumber air terdekat, dan kendaraan yang bisa digunakan untuk lokus-lokus tersebut. Jangan ketika api muncul kita bingung cari air di mana," kata Jihan Nurlela dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapsiagaan Bencana Karhutla Lampung, Rabu (26/8/2026).

Langkah tersebut dinilai penting, karena sejumlah wilayah rawan memiliki karakteristik geografis yang menyulitkan penanganan. Data BPBD Lampung menunjukkan, terdapat 194 titik panas di Lampung hingga 25 Agustus 2026.

Total ada 28 titik memiliki tingkat kepercayaan tinggi, 164 sedang, dan dua rendah, dengan sebaran terkonsentrasi di wilayah utara, timur, dan tengah, yang mencakup 11 kabupaten.

Pada 26 Agustus 2026 hingga pukul 08.20 WIB, BPBD mencatat 47 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah, dan tiga hotspot dengan tingkat kepercayaan sedang. Sementara itu, belum terdeteksi hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi pada pembaruan tersebut.

Jihan mengapresiasi dukungan pemerintah pusat, dan berharap Lampung dapat memperoleh helikopter water bombing yang ditempatkan secara permanen atau siaga di wilayah Lampung.

Keberadaan helikopter yang selalu tersedia, akan mempercepat respon ketika titik api muncul di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Jihan juga meminta seluruh unsur bekerja dalam satu sistem komando dengan memanfaatkan Pusdalops BPBD sebagai pusat informasi dan koordinasi.

Jihan menargetkan hasil rapat menghasilkan pemetaan yang jelas mengenai jumlah personel, peralatan, sumber air, serta SOP sehingga respons terhadap titik api dapat dilakukan lebih cepat dan terukur.

Penguatan pencegahan dan respon tersebut, diharapkan tidak hanya menekan luas kebakaran, tapi juga melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak sosial, ekonomi, kesehatan, serta kerusakan ekosistem.

Dengan personel, peralatan, sumber air, dan sistem koordinasi yang lebih siap, pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan lainnya, diharapkan mampu mencegah titik panas berkembang menjadi karhutla yang lebih luas dan mengganggu kehidupan masyarakat Lampung. (***)

Editor : Febri Arianto