BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Pemerintah Provinsi Lampung mengajukan rancangan atas asumsi dasar makro ekonomi, kepada DPRD Provinsi Lampung para rapat paripuran, Senin (31/7/2017). Sekretaris Provinsi Lampung Sutono, mewakili Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, mengatakan ekonomi Lampung diperkirakan membaik dibanding 2016 dan tetap diproyeksikan tumbuh sekitar 5,2-5,5 persen.

Pendapatan masyarakat secara umum diharapkan dapat meningkat, dari Rp34 juta rupiah per kapita menjadi Rp35 juta rupiah per kapita. Menurut Sutono, untuk mempertahankan daya beli masyarakat terhadap produk hasil aktivitas pembangunan, Pemprov Lampung akan terus berupaya membangun sinergi dan koordinasi bersama lembaga, instansi, dan stakeholder terkait, sehingga laju inflasi tetap pada kisaran 4 plus minus 1 persen.

Kemudian, untuk Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2017, RAPBD 2017 diarahkan pada beberapa kebijakan di antaranya pada pelayanan dasar masyarakat, mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan harmonisasi prioritas pembangunan daerah dan nasional. Kemudian, optimalisasi belanja operasional dan penajaman belanja nonoperasional dan penyediaan alokasi dana persiapan Pilkada 2018.

Sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) diproyeksikan meningkat Rp356,692 miliar. Hal ini didorong peningkatan penerimaan pajak daerah Rp334 miliar. Peningkatan signifikan juga terjadi pada pos Lain-lain PAD yang sah Rp20,336 miliar, sebagian besar bersumber dari peningkatan kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Penerimaan yang berasal dari retribusi daerah juga diproyeksikan meningkat sekitar Rp3,164 miliar.

Pada komponen dana perimbangan, meningkat Rp551 miliar, didorong adanya proyeksi tambahan penerimaan yang bersumber dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi mmum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Secara nominal, belanja daerah meningkat Rp1,017 triliun, dari sebelumnya Rp6,802 triliun menjadi Rp7,820 triliun. Peningkatan tersebut terdistribusi pada pos belanja tak Langsung Rp58,143 miliar, dan Rp959,718 miliar pada pos belanja langsung.

Sutono juga menyampaikan, pembiayaan pembangunan juga berubah dari Rp79,143 miliar menjadi Rp189,312 miliar, atau meningkat sebesar Rp110,169 miliar. Di sisi penerimaan pembiayaan, terdapat tambahan Rp120,169 miliar yang berasal dari proyeksi sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) 2016.

Sedangkan di sisi pengeluaran pembiayaan juga meningkat Rp10 miliar sebagai bentuk penyertaan modal pemerintah daerah sekaligus upaya untuk meningkatkan kinerja badan usaha milik daerah. Secara keseluruhan, alokasi pemanfaatan dari pembiayaan tersebut diarahkan untuk menutupi defisit. (**/PRO2)