Hotel Novotel Lampung. LAMPUNGPRRO.CO

"Jika kita coba mengaitkan antara jadwal sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung melalui  Dinas PMPTSP yaitu pertengahan 2023 dan dimulainya proses migrasi KBLI ke KBLI OSS RBA yang dilakukan managemen Novotel Lampung pada Februari 2023, kita bisa menyimpulkan bahwa Hotel Novotel Lampung taat dan memiliki niat melakukan updating perizinan yang diwajibkan namun menemui kendala yang belum dapat teratasi," kata Dade, sapaan akrabnya.

Pihaknya sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh Tim Penyegelan yang di pimpin oleh Dinas PMPTSP Provinsi Lampung  beranggotakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  dan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

Ketua PHRI mengatakan ada beberapa tahapan pemberlakukan sanksi kepada badan usaha yang lalai dan tidak memiliki izin , seperti teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda qdministratif. Jika ketiga tahapan ini diberikan namun perusahaan tetap lalai maka pemerintah bisa melakukan pembekuan berusaha dan tahapan terakhir adalah pencabutan berusaha. "Hotel Novotel Lampung belum pernah mendapatkan surat teguran tertulis terkait permasalahan perizinan tersebut," kata Handitya Narapati.

BPD PHRI Lampung sebagai wadah satu-satunya industri hotel dan restoran, sangat konsen dan melakukan monitoring serta evaluasi terhadap ketaatan anggota mematuhi Peraturan yang ada. Seperti soal perizinan dan lain sebagainya. "Untuk diketahui pengajuan pendaftaran menjadi anggota PHRI atau memperpanjang keanggotan wajib melakukan submitted izin yang berlaku tiap tahun," ujar Dade. (***)

Editor Amiruddin Sormin