Berita Lampung, Portal Berita Lampung, Berita Lampung Terkini, Berita Daerah Lampung, Web Berita Lampung, Berita Nasional Terkini, Berita Kuliner, Berita Kuliner Lampung, Portal Berita Lampung Terkini, Portal Berita Pariwisata Lampung, Portal Berita Pariwisata Nasional, Portal Berita HPN, Portal Berita Asian Games

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Pejabat sementara (Pjs.) Gubernur Lampung Didik Suprayitno mengatakan akan mendorong percepatan pembangunan yang telah ada dan direncanakan oleh Pemprov selama ini. Selain itu, dia juga akan mendorong percepatan pembangunan yang menjadi prioritas nasional seperti pembangunan jalan tol, yang sudah berjalan dengan baik selama ini.

"Dalam empat bulan yang terhitung mulai sekarang hingga 23 Juni 2018, saya tetap akan menjalankan tugas saya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pembangunan yang direncanakan Pemprov Lampung. Yang ada dan direncanakan itu saja yang kita dorong percepatannya, apa lagi yang menjadi prioritas," kata Didik saat pengarahan kepada pejabat tinggi di lingkungan Pemprov Lampung, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Kamis (15/2/2018).

Rapat ini merupakan hari pertama Didik Suprayitno menjalankan tugasnya sebagai Pjs. Gubernur berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 121.18-234 tahun 2018. Pria kelahiran 57 tahun lalu mengatakan terdapat lima tugas yang harus diembannya, yakni memimpin urusan pemerintahan di daerah dan menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Kemudian, menciptakan netralitas masyarakat, mengantarkan pilkada serentak dengan baik, dan menunjuk pejabat apabila terdapat kekosongan jabatan sesuai dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri. "Saya juga diperkenankan ikut dalam membahas perda dan ikut menandatanganinya dengan seizin Menteri Dalam Negeri," kata dia.

Dalam tugasnya menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, Didik menyebutkan akan selalu berkoordinasi dengan anggota Forkopimda Provinsi Lampung. "Karena itu koordinasi dengan Forkopimda harus dilakukan dengan baik. Kalau ada hal-hal yang terjadi, kita harus bisa bertindak dengan cepat, dan upayakan deteksi dini. Kita waspadai siapa tahu ada hal-hal yang mencurigakan," kata dia.

Begitu juga dengan akan berlangsungan Pilkada serentak, Didik menekankan akan terus lakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan juga Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). " Kita terus lakukan komunikasi dengan KPU dan Bawaslu, dan untuk pilkada ini juga mungkin bisa melibatkan Satuan Pol Pamong Praja (PP) untuk membantu TNI/Polri bila diperlukan," kata dia. (**/PRO2)