Ketua Harian PKDL Lampung, Dewi Mayang Suri Djausal, S.P., M.M. (kiri) | LAMPUNGPRO.CO/Oza

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co) : Mewakili Ketua Umum Persatuan Komunitas Disabilitas Lampung (PKDL), Ketua Harian PKDL Dewi Mayang Suri Djausal menghadiri Forum Konsultasi Publik yang digelar Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung di Ruang Sungkai, Balai Keratun, Provinsi Lampung, Kamis (27/8/2026).

Kegiatan yang mengangkat semangat sinergi inovasi pelayanan publik inklusif dan ramah kelompok rentan tersebut dibuka oleh Gubernur Lampung yang diwakili Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Anang Risgiyanto.

Forum ini menjadi wadah memperkuat koordinasi antara BPOM, pemerintah daerah, masyarakat, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat pengawasan keamanan obat dan pangan di Lampung.

Dalam kegiatan tersebut, peserta juga menandatangani komitmen bersama sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Komitmen itu terutama diarahkan agar masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan, memperoleh akses pelayanan yang setara, mudah, aman, dan sesuai kebutuhan.

Dewi Mayang Suri Djausal menilai pelaksanaan forum tersebut menjadi langkah positif karena membuka ruang yang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk menyampaikan kebutuhan dan pengalaman mereka dalam mengakses pelayanan publik.

Menurut Mayang, pelayanan publik yang baik tidak cukup hanya memenuhi standar administratif, tetapi juga harus memastikan seluruh masyarakat dapat mengakses layanan tanpa menghadapi hambatan berdasarkan kondisi fisik maupun sosial.

“Kegiatan ini sangat menginspirasi, khususnya bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan yang membutuhkan akses pelayanan secara setara. Inovasi yang dilakukan BPOM Bandar Lampung tentu harus kita apresiasi dan terus didukung,” ujar Mayang.

Ia berharap semangat pelayanan inklusif tidak berhenti pada forum atau kegiatan seremonial, tetapi dapat diterapkan secara nyata dalam berbagai layanan pemerintah maupun lembaga pelayanan publik.

Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Anang Risgiyanto, menyampaikan bahwa persoalan keamanan obat dan pangan merupakan tanggung jawab bersama. Menurutnya, pengawasan tidak dapat hanya mengandalkan BPOM, tetapi membutuhkan dukungan pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat, hingga berbagai komunitas.

Anang mengatakan, ketersediaan obat yang aman serta pangan yang memenuhi standar memiliki kaitan erat dengan kesehatan masyarakat. Karena itu, pengawasan obat dan pangan perlu ditempatkan sebagai bagian dari agenda pembangunan daerah.

“Keamanan obat dan pangan merupakan tanggung jawab bersama. Cara pandang kita harus berubah, dari yang sebelumnya dianggap sebagai persoalan sektoral menjadi bagian dari pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas SDM, dan daya saing daerah,” jelasnya.

Menurut Anang, peredaran obat ilegal maupun pangan yang tidak memenuhi ketentuan dapat menimbulkan dampak serius bagi masyarakat. Selain berpotensi mengganggu kesehatan, kondisi tersebut juga dapat memengaruhi produktivitas serta kualitas kehidupan masyarakat.

Karena itu, pemerintah daerah bersama BPOM dan seluruh pemangku kepentingan perlu terus meningkatkan edukasi, pengawasan, serta partisipasi masyarakat agar keamanan obat dan pangan dapat diwujudkan secara bersama-sama.

Dalam forum tersebut, BPOM Bandar Lampung juga memperkenalkan sejumlah inovasi pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Salah satunya Caring is Loving, sebuah inovasi layanan publik yang diarahkan agar lebih inklusif serta ramah terhadap kelompok rentan.

Selain itu, diperkenalkan SAI WIRA, program yang mendorong pemberdayaan wirausaha muda agar mampu menghasilkan produk yang aman, bermutu, serta memiliki daya saing.

BPOM Bandar Lampung juga memperkenalkan program ABSO (Ayo Buang Sampah Obat) sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membuang sampah obat secara tepat dan bertanggung jawab.

Kepala BPOM Bandar Lampung, Bagus Heri Purnomo, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sinergi antara pemerintah daerah, BPOM, masyarakat, serta kelompok-kelompok yang berkepentingan dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih inklusif.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor diperlukan agar pelayanan publik tidak hanya berorientasi pada pemenuhan prosedur, tetapi juga benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.

Kelompok disabilitas dan kelompok rentan, kata dia, perlu menjadi bagian penting dalam proses penyusunan maupun evaluasi pelayanan publik. Dengan demikian, berbagai kebijakan dan inovasi yang dibuat dapat memberikan manfaat yang lebih luas.

Forum Konsultasi Publik tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menghadirkan pelayanan publik yang setara dan mudah diakses, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan obat dan pangan.

Keterlibatan PKDL dalam forum tersebut juga menjadi bagian dari upaya memastikan suara penyandang disabilitas ikut diperhitungkan dalam pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Lampung. (***)
Editor : Sandy,